UGM siapkan 3.000 mahasiswa untuk KKN Keistimewaan DIY
Yogyakarta (ANTARA News) - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyiapkan sekitar 3.000 mahasiswa setiap tahun untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
"Setiap tahun Universitas Gadjah Mada (UGM) menerjunkan sekitar 6.000 mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN). Khusus untuk program KKN Keistimewaan, UGM akan mengerahkan separuhnya," kata Wakil Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UGM Irfan Dwidya Prijambada di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, program KKN Keistimewaan nanti lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, bukan lagi pada bentuk pemberian bantuan secara fisik. Dengan demikian, program tersebut bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan di DIY bisa digapai.pelaksanaan KKN untuk selama tiga tahun di lokasi yang sama.
"UGM juga berencana mengerahkan dosen untuk melakukan riset di setiap lokasi KKN sehingga bisa diketahui tema yang dilaksanakan di setiap lokasi itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga akan mengawal pelaksanaan KKN Keistimewaan tersebut," katanya.
Koordinator KKN Keistimewaan DIY Gatot Murdjito mengatakan, melalui program tersebut setiap perguruan tinggi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) mengenai daerah mana saja yang menjadi kantong-kantong penduduk miskin. Selanjutnya program akan dilselaraskan dengan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daearh (SKPD) dari dinas terkait.
Selain itu, menurut dia, lokasi yang menjadi tempat KKN akan dijadikan lokasi KKN selama tiga tahun berturut-turut. Jadi, tidak lagi dua bulan, tetapi di tempat yang sama minimal tiga tahun dilaksanakan KKN oleh satu atau beberapa perguruan tinggi.
Ia mengatakan, saat ini sedang dilakukan pemetaan daerah kawasan penduduk miskin dan pemetaanprogram kerja apa saja yang akan dilaksanakan. Rencananya proses pemetaan akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
"Instansi terkait itu di antaranya Bappeda provinsi, Bappeda kabupaten dan kota, serta menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui secara detil lokasi penduduk miskin. Dengan demikian, kami bisa mengetahui mereka secara `by name` dan `by address`," katanya.
"Setiap tahun Universitas Gadjah Mada (UGM) menerjunkan sekitar 6.000 mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN). Khusus untuk program KKN Keistimewaan, UGM akan mengerahkan separuhnya," kata Wakil Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UGM Irfan Dwidya Prijambada di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, program KKN Keistimewaan nanti lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia, bukan lagi pada bentuk pemberian bantuan secara fisik. Dengan demikian, program tersebut bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan di DIY bisa digapai.pelaksanaan KKN untuk selama tiga tahun di lokasi yang sama.
"UGM juga berencana mengerahkan dosen untuk melakukan riset di setiap lokasi KKN sehingga bisa diketahui tema yang dilaksanakan di setiap lokasi itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga akan mengawal pelaksanaan KKN Keistimewaan tersebut," katanya.
Koordinator KKN Keistimewaan DIY Gatot Murdjito mengatakan, melalui program tersebut setiap perguruan tinggi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) mengenai daerah mana saja yang menjadi kantong-kantong penduduk miskin. Selanjutnya program akan dilselaraskan dengan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daearh (SKPD) dari dinas terkait.
Selain itu, menurut dia, lokasi yang menjadi tempat KKN akan dijadikan lokasi KKN selama tiga tahun berturut-turut. Jadi, tidak lagi dua bulan, tetapi di tempat yang sama minimal tiga tahun dilaksanakan KKN oleh satu atau beberapa perguruan tinggi.
Ia mengatakan, saat ini sedang dilakukan pemetaan daerah kawasan penduduk miskin dan pemetaanprogram kerja apa saja yang akan dilaksanakan. Rencananya proses pemetaan akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
"Instansi terkait itu di antaranya Bappeda provinsi, Bappeda kabupaten dan kota, serta menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui secara detil lokasi penduduk miskin. Dengan demikian, kami bisa mengetahui mereka secara `by name` dan `by address`," katanya.
Sumber
Categories:
0 Comments
