Penerapan Kurikulum 2013 PGRI Minta Pemerintah Tidak Tergesa-gesa
JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menuntut pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan kurikulum 2013 tahun ini, jika persiapannya belum matang. Penerapan kurikulum memerlukan persiapan yang matang, mengingat keragaman dan wilayah Indonesia yang sangat luas.
"Kami sudah menyampaikan surat resmi supaya pemerintah jangan tergesa-gesa, antara lain kepada Wakil Presiden. Kami meng- aprepresiasi perubahan kurikulum, untuk memajukan pendidikan nasional. Asal untuk implementasinya disipakan dengan matang," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, di Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Menurut Sulistiyo, organisasi guru pesimistis menyambut pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD, SMP, dan SMA/SMK. Meskipun pemerintah menyatakan siap, kesiapan tersebut dinilai tergesa-gesa.
Sulistiyo mengatakan, pemerintah hendaknya benar-benar mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan melakukan penyempurnaan draf kurikulum sesuai dengan usul-usul konstruktif dari masyarakat. "Diharapkan pemerintah tidak memaksakan kehendak berdasarkan pemikiran dan kepentingannya sendiri," kata Sulistiyo.
Masyarakat, kata Sulistiyo, perlu mewaspadai adanya berbagai kepentingan koruptif, dalam proyek-proyek yang terkait perubahan kurikululum 2013 seperti pengadaan buku teks, pelatihan guru, dan lain-lain. "Jangan terlalu ambisius soal kurikulum," kata Sulistiyo.
Sumber
Kompas Edukasi
"Kami sudah menyampaikan surat resmi supaya pemerintah jangan tergesa-gesa, antara lain kepada Wakil Presiden. Kami meng- aprepresiasi perubahan kurikulum, untuk memajukan pendidikan nasional. Asal untuk implementasinya disipakan dengan matang," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, di Jakarta, Rabu (16/1/2013).Menurut Sulistiyo, organisasi guru pesimistis menyambut pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD, SMP, dan SMA/SMK. Meskipun pemerintah menyatakan siap, kesiapan tersebut dinilai tergesa-gesa.
Sulistiyo mengatakan, pemerintah hendaknya benar-benar mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan melakukan penyempurnaan draf kurikulum sesuai dengan usul-usul konstruktif dari masyarakat. "Diharapkan pemerintah tidak memaksakan kehendak berdasarkan pemikiran dan kepentingannya sendiri," kata Sulistiyo.
Masyarakat, kata Sulistiyo, perlu mewaspadai adanya berbagai kepentingan koruptif, dalam proyek-proyek yang terkait perubahan kurikululum 2013 seperti pengadaan buku teks, pelatihan guru, dan lain-lain. "Jangan terlalu ambisius soal kurikulum," kata Sulistiyo.
Sumber
Kompas Edukasi
Categories:
0 Comments
