Masalah Pendidikan Terbanyak Diadukan ke ORI Jateng-DIY


TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Instansi di lingkungan pemerintah DIY  paling sering dikeluhkan masyarakat. Hal itu sesuai catatan akhir tahun Ombudsman RI perwakilan Jateng - DIY, yang disampaikan pelaksana ketua lembaga tersebut, Budhi Masthuri, saat jumpa pers dalam rangka evaluasi akhir tahun, di kantornya di Jl Woltermonginsidi Yogyakarta, Jumat (28/12/2012).


Budhi menegaskan, sepanjang 2012, ORI Jateng - DIY menerima 942 aduan. Laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui telephone, pesan singkat maupun dengan cara datang dan menyampaikan langsung. Dari total aduan itu, 41 di antaranya berkaitan dengan lambannya pelayanan di pemerintahan, yang di dalamnya mencakup layanan bidang pendidikan sebanyak 11 laporan.

"Kebanyakan keluhan bidang pendidikan karena adanya pungutan atau biaya pendidikan yang tinggi," katanya, Jumat (28/12/2012).

Budhi menjelaskan, masalah pendidikan yang dikeluhkan masyarakat sebenarnya tidak jauh dari penerapan kebijakan pemerintah soal alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan. Pasalnya, kenyataan di lapangan bahwa 20 persen itu mencakup penggunaan biaya rutin, gaji pegawai dan tunjangannya. Sebab itu, kenyataannya anggaran pendidikan tidak mencapai 20 persen, sehingga sekolah tetap kurang anggaran.

"Pungutan yang biasa terjadi merupakan dampak sistemik kebijakan itu. Kami akan mengajukan isu ini ke pusat sehingga ada penyesuaian," kata Budhi.

Selain itu, Budhi mengaku telah berdiskusi dengan kepala dinas pendidikan dan DPRD DIY, agar tetap memberlakukan larangan pungutan dan jangan sampai ada penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Dengan demikian, ke depan tidak akan menjadi instansi yang kerap dikeluhkan lagi.

Selain pemerintah daerah, menurut Budhi, masyarakat juga kerap mengeluhkan soal layanan kepolisian dan institusi pemerintah pusat, yaitu 22 laporan. Sementara terhadap BUMN dan BUMD ada 15 laporan, Kantor Pertanahan 12 laporan, peradilan 11 laporan dan Kejaksaan enam laporan.(*)

Sumber

Pendidikan Barat vs Lokalitas Indonesia Menuju Nilai Moralitas


Masalah pendidikan yang paling mendesak adalah bukan menekankan pada efisiensi sekolah atau dunia kampus kita tetapi lebih tentang bagaimana menciptakan dan menjaga masyarakat yang lebih manusiawi”. 

iwansyah.JPGPendidikan merupakan salah satu alat transformasi sebuah nilai yang ingin di lekatkan pada peserta didik baik nilau moralitas, kemanusiaan, kebertuhanan, serta kebudayaan sebab dengan sistem pendidikan mampu membuat marubah dari hal yang tidak tau menjadi tau. Akan tetapi sebuah fenomena besar yang telah terjadi pada pendidikan di jaman post moderen sekarang seolah terjadi krisis nilai pada semua aspek terutama pada moralitas bangsa kita.
Pertanyaan kemudia apakah nilai-nilai moralitas dan spritualitas di dunia pendidikan telah ditanamkan pada peserta didik pada generasi penerus cita bangsa ? jawabannya, ada pada guru dan dosen yang memberikan proses pengajaran, pembimbingan dan memberikan contoh  pada setia pendidikan yang baik. Semoga saja hal itu telah terlaksan di dunia pendidikan sekarang ini. Walaupun seharusnya kebanyak orang-orang yang berpendidikan merusak bangsa ini seperti korupsi yang tercemar di mana-mana.
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memiliki budaya yang berkarakter, terbebas dari hegemoni kekuasaan dan kekuatan ekonomi, sehingga tercipta masyarakat terdidik dan tercerahkan dalam nuansa romantisme ketercerahan. 
Pendidikan adalah kebudayaan yang sedang berlangsung dan tidak dapat di pisahkan dari sifat sifat kebudayaan proses dan sistem pendidikan yang selama ini kita jadikan sebagai kurikulum yang bersumber dari barat musti di runtuhkan karena sangat tidak cocok dengan kebudayaan masyarakat kita. Kebudayaan sistem barat hanya mementikan orientasi intelektualitas dan menyampingkan nilai-nila emosional dan spritualitas di dunia pendidikan. Tidaklah mengherankan jika pendidikan di indonesia mengalami krisis moralilat yang sebenarnya akarnya menancap di dunia pendidikan.
Arus utama pendidikan adalah sebuah proses memanusiakan manusia. Menjadikanya lebih kreatif dan mampu mengembangkan potensi yang masih tertidur di dalam jiwa manusia. Tapi yang terjadi sebuah fenomena yang kian mengkristal, tak luput dari nuansa perkembangan pendidikan kita yang telah lalai dari cita luhurnya yaitu menciptakan pencerahan dan telah bergeser menjadi sebuah kontrak sosial bagi pemegang saham di dunia. Pendidikan yang di canangkan sebagai modal utama dalam membangun peradaban yang tercerah hanya menjadi simbol belakang, sementara di balik semua itu ada topeng  ekonomi yang menjadi basis utama dalam menebalkan kantong para pelakon.
Pendidikan yang di landasi oleh budaya materialistik (pendidikan gaya barat), akan menghasilkan manusia-manusia serakah, sebailknya pendidikan yang berbasis lokalitas (memakar pada budaya memanusiakan manusia) akan menghasilkan manusia yang memiliki nilai-nilai moralitas. Budaya lokal yang ada di negeri ini menjunjung tinggi kebertuhanan, kemanusiaan, dan keberadaannya di alam semesta.
Kearifan lokal jika di tanamkan akan membentuk karakter peserta didik yang tangguh , dan kokoh walaupun di hempas badai moralitas bangsa kita yang telah kian terhanyut oleh keresakahan akan kekuasaan dan keuangan . perbedaan latar pendidikan dan latar budaya, yang berbeda merupakan pola interaksi sosial yang terus menerus berlanjut sebagai bagian dari proses mencari jati diri manusia. 
Sesungguhnya keberadaan pendidikan sebagai alat untuk menemukannya sebuah nilai yang sebenarnya telah tertanam di dalam diri manusia dengan pendidikanlah kita dapat menggali nilai luhur itu agar  bisa menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga seluruh masyarakat dapat menciptakan sebuah peradaban baru yang tercerahkan dengan ilmu pengetahuan lokal yang memiliki nurani dan keimanan.
Masyarakat yang tercerahkan akan melahirkan  kedamain, keadilan yang merupakan cita bangsa ini  yang telah lama menggeliat di  dalam masyarakat. Moderen haus akan kelapar dan kekuasaan yang kadang menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat-hasratnya , namun dengan adanya sebuah budaya kearifan lokal yang di tanamkan melalui pendidikan, akan mengantarkan bangsa ini mengembalikan harkat dan martabat yang telah kehilangan bentuk.**

Sumber

Rp 800 Miliar Anggaran Pendidikan Mengendap


JAKARTA,  tribunkaltim.co.id - Sekitar Rp 800 miliar dana alokasi khusus pendidikan untuk berbagai daerah bakal mengendap sampai akhir tahun. Padahal, banyak daerah miskin masih membutuhkan anggaran terutama untuk infrastruktur pendidikan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono di Jakarta, Jumat (21/12), mengatakan, penyerapan dana transfer secara umum baik kecuali untuk dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Sampai dengan akhir tahun, realisasinya diperkirakan hanya 90-93 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang 98 persen.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan DAK Rp 26,1 triliun. Porsi terbesar adalah untuk pendidikan, yakni 34 persen atau Rp 8,874 triliun. Jika penyerapan akhir tahun diperkirakan berkisar 90-93 persen maka akan ada anggaran senilai Rp 621 miliar sampai Rp 888 miliar yang bakal mengendap di kas negara. Ini belum termasuk DAK pendidikan yang sudah ditransfer ke daerah tetapi belum terserap.

Rendahnya penyerapan DAK pendidikan tahun 2012, menurut Marwanto, disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru terbit sekitar September-Oktober. Usulan perubahan petunjuk teknis tersebut berasal dari pemerintah daerah yang menilai petunjuk teknis lama sulit diterapkan.

DAK pendidikan yang tidak terserap, lanjut Marwanto, akan menjadi bagian dari sisa anggaran tidak terserap di pusat. Sementara untuk DAK pendidikan yang sudah ditransfer ke daerah tetapi belum terserap akan dialihkan pada proyek yang sama untuk tahun berikutnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyatakan, pemerintah daerah mengelola banyak anggaran pendidikan dari sejumlah program. Program itu di antaranya bantuan operasional sekolah (BOS) serta dana dekonsentrasi dan pembantuan tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Total dana pendidikan melalui transfer ke daerah mencapai Rp 213 triliun.

Dari berbagai program tersebut, Robert mengatakan, pemerintah daerah paling minim perhatian pada DAK pendidikan karena tidak mau repot. DAK pendidikan mensyaratkan skema tertentu dengan tujuan tertentu pula. Sementara jika BOS, misalnya, lebih fleksibel. Akibatnya, penyerapan DAK pendidikan menjadi tidak optimal.

Namun, Robert berpendapat, DAK pendidikan dan DAK pada umumnya lebih dari sekadar alokasi anggaran tetapi juga membawa misi pemerataan. Dengan demikian, DAK pendidikan semestinya sensitif terhadap persoalan ketimpangan di dunia pendidikan. (LAS)

Sumber

Lebih Fokus ke Dunia Pendidikan dibandingkan Menangani Pasien


TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Belajar dari pengalaman yang didapatnya sebagai tenaga pendidik membuat Saiful semakin berkonsentrasi dalam bidang pendidikan. Dia mengatakan bidang pendidikan kesehatan merupakan bidang yang banyak diminati oleh calon mahasiswa dan pengelola pendidikan.


Namun, sangat sedikit yang fokus dengan manajemen pendidikan padahal sekolah kesehatan membutuhkan biaya yang tinggi. Saiful memang merupakan dokter spesialis farmakologi namun dia tidak pernah terjun ke dunia pasien dan lebih fokus kearah pendidikannya.

"Banyak sekolah yang memiliki orientasi sebagai pebisnis padahal harus  dibedakan antara owner dan pelaksana pendidikan. Bila sebagai manjemen  pelaksana kita harus bertindak sebagai pelaksana dan menjalankan mutu pendidikan bukan bagaimana menghasilkan uang, " katanya.

Saiful menuturkan dia banyak mengajar di bidang kesehatan dan dari pengalamannya dia melihat banyak lembaga yang lebih tertarik membangun gedung dan tidak konsentrasi pada peningkatan SDM seperti tenaga pendidikan. Variable utama untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah peningkatan SDM. Jadi bila berbicara pendidikan, maka kita harus meilhat peran orang yang ada dibelakangnya.

(der/tribun-medan.com) 

Nama :Dr saiful Batubara, Mpd
Tanggal lahir: 24 agustus 1969
Nama istri : Roslinda Gultom Skm
Nama anak : Sauqi, Tsabita, Mutia
Pekerjaan :1. Dosen Farmakologi FK UISU
2.Pembantu Dekan III FK UISU
3. Ketua yayasan perintis SMK Kesehatan Sentra Medika.
4. Koordinator Kepaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung, Universitas Abulyatama Aceh dan Universitas Batam
5. Konsultan bidang pendidikan kesehatan di beberapa lembaga pendidikan kesehatan swasta.

Sumber

Kurikulum 2013 Dinilai Belum Hargai Otonomi

Jurnas.com | Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Republik Indonesia (FKPPRI), yang beranggotakan pakar, praktisi, dan pengamat pendidikan, menolak rencana penerapan kurikulum 2013. Kurikulum ini dinilai belum menghargai otonomi guru, sekolah, dan daerah. Demikian disampaikan Koordinator FKPPRI, Darmin Mbula dalam siaran pers yang diterima, Senin (17/12).

Darmin mengatakan, dari hasil kajian uji publik Kurikulum 2013, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 29 November 2012 lalu, Kurikulum 2013 dinilai terlalu sentralistik. Padahal, reformasi mengedepankan desentralisasi, termasuk desentralisasi pengelolaan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Sekolah seharusnya diberi kewenangan ikut mengelola kurikulum, baik dalam penyusunan silabus maupun pelaksanaannya. Sementara, kurikulum 2013, dari perencanaan, penyusunan silabus, penyusunan dan penerbitan buku pelajaran ditentukan dan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketentuan ini, lanjut Darmin, menyebabkan deprofesionalisasi guru, dan mengabaikan konteks sosial budaya dari komunitas lokal, yang sebelumnya sangat ditekankan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum dengan model KTSP, dikembangkan sesuai pedoman dan rambu-rambu Badan Standar Nasional Pendidikan. Model ini menghargai otonomi guru dan sekolah, keanerakagaman budaya, dan konteks setempat. Kurikulum ini juga memberi peluang dan pedoman bagi guru menyusun silabus sesuai dengan kondisi sekolah, dan potensi daerah masing-masing. Ini menunjukkan pembuatan Kurikulum 2013, tidak didasarkan riset pada kurikulum sebelumnya. “Belum ada riset dan evaluasi yang mendalam dan sungguh-sungguh tentang KTSP, baik berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi maupun Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan,” kata Darmin.

Dalam Kurikulum 2013, jumlah mata pelajaran dikurangi untuk mengurangi beban belajar siswa. Namun, muatan mata pelajaran, dan jumlah jam pelajaran perminggu ditambah, karena mengikuti alur pikiran kompetensi inti. Hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran tidak koheren sehingga berdampak meningkatnya kepadatan kompetensi dan materi pada tiap mata pelajaran. “Dampaknya adalah beban belajar siswa semakin berlipat ganda,” kata kelapa sekolah salah satu sekolah swasta di Jakarta ini.

Digabungkannya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ke dalam mata-mata pelajaran lain, kata Darmin, mengaburkan kekhasan karakter setiap mata pelajaran. “IPA diintegrasikan ke mata pelajaran Bahasa Indonesia, padahal guru Bahasa Indonesia belum tentu memahami IPA, akan dikemanakan juga guru-guru IPA dan IPS yang sudah ada,” kata Darmin yang juga rohaniawan ini.

Pihaknya juga tidak setuju dengan dihapuskannya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tidak dimasukkannya pelajaran bahasa Inggris sebagai kurikulum wajib di SD, dan tidak ditekankannya kewirausahaan di jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal lain, guru-guru, belum disiapkan untuk perubahan kurikulum ini.

FKPPRI menilai, sosialisasi atau uji publik Kurikulum 2013, dilakukan hanya pada kalangan terbatas dan tergesa-gesa. Pasalnya, uji publik tidak disertai dokumen kurikulum yang dirancang dan hanya berbentuk file powerpoint. Masyarakat seolah tidak diberi ruang dengar pendapat. “Masyarakat bingung seolah-olah dipaksa "membeli kucing dalam karung", yang belum jelas alasan, tujuan, bentuk, dan isinya,” ujar Darmin.

Sumber

Gedung SMAN Sukabumi yang baru dibangun ambruk

Sukabumi (ANTARA News) - Gedung SMA Negeri Warung Kiara I Sukabumi, Jawa Barat, yang tengah dibangun oleh CV Mutiara Alam, Senin pagi ambruk.

Bangunan baru itu ambruk diduga karena tidak kuat menahan beban atap baja ringan yang baru saja dipasang.

Tidak ada korban dalam kejadian itu karena siswa tengah menjalani libur panjang.

"Saat kejadian terdengar suara benturan cukup kelas dari dalam sekolah setelah warga memeriksa ternyata bangunan ruang kelas baru yang tengah dalam pembangunan ambruk, tetapi tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut," kata salah seorang warga, Firman Hidayat, kepada wartawan, Senin.

Menurutnya, sekolah tersebut sedang dalam perbaikan dan penambahan tiga rumah kelas baru yang dikerjakan oleh CV Mutiara Alam. Menurut informasi, pembangunan tiga ruang kelas baru itu menelan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi senilai Rp363.599.000.

Bangunan ini ambruk setelah dipasang bagian atap dari bahan baja ringan dan diduga dinding bangunan tidak mampu menahan beban di atasnya. "Sebenarnya saat kejadian tidak turun hujan, tapi tiba-tiba bangunan sekolah itu ambruk," tambahnya. 

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi dari Polsek Warung Kiara memasang garis polisi agar warga tidak bisa masuk ke lokasi. Dan saat ini pun, polisi masih melakukan penyelidikan ambruknya sekolah tersebut.

(KR-ADR/N001)

Sumber

Konflik Bayangi Penghapusan Ujian Tulis SNMPTN

JAKARTA (KRjogja.com) - Mulai 2013, jalur tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) diubah menjadi jalur undangan. Nilai rapor dan Ujian Nasional (UN) menjadi kunci utama penilaian calon mahasiswa yang mengikuti jalur tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya (UB) Malang Bambang Suharto menilai, sistem tersebut rawan konflik. "Sistem yang baru ini rawan menimbulkan konflik antara sekolah dan orangtua. Bisa saja ada orangtua yang menekan pihak sekolah agar memperbaiki nilai anaknya," ujar Bambang, seperti dilansir dari laman resmi UB, Prasetya Online.

Namun, kata Bambang, sistem tersebut juga memiliki nilai positif. Sebab, Ditjen Dikti Kemendikbud memiliki database laporan sekolah yang tersimpan di Pangkalan Data Siswa Sekolah (PPDS). Menghadapi perubahan tersebut, Bambang mengaku, UB sudah siap. Pasalnya, setiap tahun UB melaksanakan evaluasi terhadap sekolah asal mahasiswa, di antaranya mengenai prestasi siswa tersebut. Karena belum tentu SMA yang berada di daerah lebih jelek dibanding yang di pusat kota.

Bambang menyebutkan, perubahan ini bukan berarti menghapus ujian tulis untuk seleksi masuk Perguruan Tinggi. Sebab, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang terdiri dari 61 PTN akan melaksanakan SMPTN secara bersama-sama.

Kuota untuk SMPTN, tambahnya, minimal 10 persen dari jumlah total kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN tersebut. Sisa kuota digunakan untuk jalur seleksi mandiri yang dilaksanakan masing-masing PTN.

Dia menambahkan, jalur mandiri sangat vital untuk PTN-PTN yang ada di luar Jawa karena penting untuk pemerataan. Oleh karena itu, di SNMPTN 2013, calon mahasiswa harus memilih satu jurusan di PTN asal daerahnya di antara dua pilihan untuk IPA/IPS dan tiga pilihan untuk IPC. Kecuali, untuk provinsi Sulawesi Barat karena belum ada PTN di daerah tersebut. "Kalau tidak ada jalur mandiri banyak yang minta merdeka," ujar dosen Fakultas Pertanian ini.

Bambang menyebutkan, sosialisasi pilihan PTN wajib dari asal daerah calon mahasiswa tersebut masih sangat minim. "Informasi ini banyak yang belum tahu," imbuhnya.(Okz/Git)
Sumber

KTSP Sudah Bagus, Sayang Evaluasinya Lewat UN

JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian internasional yaitu TIMSS mengindikasikan bahwa daya nalar anak Indonesia masih rendah. Kemampuan anak Indonesia dalam mengerjakan soal hanya sampai pada level intermediate yaitu tingkatan mengaplikasikan jawaban saja karena dibekali ilmu pengetahuan.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan daya nalar anak Indonesia ini dinilai rendah karena selama ini anak-anak dididik hanya menghafal saja bukan mempertajam pikiran dengan berbagai kemungkinan jawaban yang timbul dari suatu masalah atau bahasan.

"Hal semacam ini dapat terjadi juga kembali lagi pada gurunya. Guru yang kreatif akan mampu menghasilkan anak yang kreatif," kata Retno saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 FSGI di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Namun sayangnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah serius dalam memperbaiki kualitas guru. Pembinaan guru harusnya dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus bukan musiman atau hanya tergantung kebutuhan saja.

"Contohnya UKG saja dadakan. Itu juga nggak ada gunanya. Tidak ada kepedulian untuk mengelola kapasitas guru," jelas Retno.

Permasalahan lain yang mengakibatkan daya nalar anak juga terus ada di urutan rendah karena Ujian Nasional (UN) tetap dipaksakan ada oleh pemerintah. Padahal dengan adanya UN ini, kurikulum jenis apapun dengan metode pembelajaran apapun akan mentah kembali.

"Contohnya KTSP ini sudah bagus karena menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Tapi penentu kelulusannnya UN yang sama secara nasional. Ya mau nggak mau kan guru jadi mengajar sesuai dengan kebutuhan itu bukan sesuai dengan kondisi sekolah dan siswanya," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi

Asyik, Jumlah Bioskop Keliling Ditambah!

JAKARTA, KOMPAS.com  Selama ini, hanya masyarakat kota besar saja yang dapat menikmati film-film menarik di dalam gedung besar bernama bioskop. Jumlahnya tentu tidak banyak sehingga dipastikan sebagian besar masyarakat sulit untuk menikmati film berkualitas di bioskop.

Untuk memudahkan akses di berbagai kota yang tidak memiliki bioskop, Direktorat Jenderal Kebudayaan kembali menambah mobile sinema atau bioskop keliling. Fasilitas film keliling yang dimulai pada tahun ini bertujuan untuk membangun karakter di daerah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa bioskop dengan film berkualitas ini dapat menjadi media efektif untuk memberikan edukasi dan inspirasi tentang berbagai perkembangan di lingkungan sekitarnya. Untuk itu, sudah semestinya semua daerah dapat menikmati fasilitas ini.

"Pembangunan karakter bangsa ini kan menjadi prioritas yang mendesak. Salah satunya bisa melalui film. Untuk itu harus didorong dengan program yang sesuai," kata Nuh di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Adanya bioskop keliling ini pun dapat mendongkrak potensi pasar yang belum termanfaatkan dengan baik. Seperti diketahui, Ditjen Kebudayaan telah menyediakan 20 mobil sinema atau bioskop keliling yang dioperasikan di wilayah yang tidak memiliki fasilitas bioskop.

Untuk terus mendorong tumbuhnya pasar penonton film nasional, maka upaya pemasaran dan promosi ke masyarakat harus semakin gencar. Kementerian menambah jumlah bioskop keliling sebanyak 40 buah pada 2013 mendatang dengan tujuan masyarakat di daerah dapat dengan mudah menikmati film nasional berkualitas.

Sumber

"Kurikulum 2013 Hanya Cocok untuk Golongan Atas"

JAKARTA, KOMPAS.com  Kurikulum baru yang nantinya akan menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini dinilai hanya sesuai untuk anak-anak yang berasal dari golongan menengah ke atas. Padahal, maksud dari penerapan kurikulum baru ini antara lain agar metode yang muncul di sekolah internasional juga dapat dirasakan seluruh sekolah di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa kurikulum baru nanti akan sulit dikembangkan pada sekolah di seluruh Indonesia. Untuk sekolah yang didominasi oleh siswa dari golongan menengah ke atas, kurikulum ini masih dapat berjalan, tapi tidak sebaliknya.

"Kurikulum 2013 ini hanya menguntungkan kelas sosial ekonomi menengah ke atas saja menurut saya," kata Retno saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Seperti diketahui, metode pembelajaran mengandalkan observasi ini sebenarnya sudah diterapkan di sekolah internasional yang ada di Indonesia. Tidak hanya sekolah internasional, sekolah-sekolah yang dikelola oleh perorangan atau yayasan juga sudah menggunakan metode ini dan memang hasilnya lebih baik.

Namun menurut Retno, hal tersebut dapat diaplikasikan pada sekolah semacam itu karena sumber daya tenaga pendidiknya dicukupi dalam hal kesejahteraan. Kemudian fasilitas untuk anak-anak selama di sekolah juga terpenuhi dan tidak pernah kekurangan.

"Nah, kita sekolah biasa, fasilitas ya tidak selengkap mereka. Guru-gurunya, kesejahteraannya masih bermasalah, kualitasnya juga beragam," ujar Retno.

"Mungkin di Jakarta masih bisa. Tapi coba di daerah pelosok. Anak-anak berangkat sekolah saja susah, fasilitasnya seadanya, dan gurunya juga pas-pasan; (ini) bisa jalan enggak kira-kira?" imbuhnya.

Untuk itu, KTSP yang hendak diganti ini sebenarnya sudah sesuai dan dapat diterima karena masing-masing sekolah mengetahui kondisi lapangan sehingga metode pembelajarannya dapat dicari yang sesuai. Jika memang tidak mencapai target yang diharapkan selama enam tahun ini, maka pemerintah harusnya mengevaluasi dan membenahi, bukan malah mengganti.

"KTSP sudah cocok. Hanya kalau memang guru masih tertatih bikin silabus, ya terus dilatih dan terus dibina. Saya yakin teman-teman guru bisa, selama pelatihannya berkelanjutan," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi

Jadwal UN 2013 Segera Dirilis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum secara resmi dirilis, jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 sudah ditentukan. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Aman Wirartakusumah, mengatakan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah disusun, UN 2013 akan dilangsungkan sekitar bulan April. 

Namun jadwal penyelenggaraan di setiap jenjang pendidikan baru akan dirilis secara resmi segera setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menandatangani peraturan menteri (Permen).

"Iya sekitar April nanti pelaksanaan UN. Untuk detilnya nanti tunggu dulu Permen ditandatangani," kata Aman kepada Kompas.com, Rabu (26/12/2012).

Meski belum dirilis resmi ke publik, Aman tak menampik bahwa jadwal UN 2013 sudah beredar di kalangan dinas pendidikan di daerah. Menurutnya, sekolah perlu mempersiapkan diri lebih matang. 

Apalagi, lanjutnya, UN tahun ini tidak hanya dijadikan sebagai alat penentu kelulusan tetapi juga dijadikan salah satu syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri.

Kemarin, seperti dilansir oleh Surya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Harun mengatakan, UN untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) akan digelar pada tanggal 15-18 April 2013. Dia mengharapkan seluruh siswa di Jatim mempersiapkan diri dengan baik. Angka kecurangan akan ditekan dengan penggunaan 20 paket soal untuk 20 siswa dalam satu ruang ujian.

September lalu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan, UN mendatang akan menggunakan 20 paket soal setelah sebelumnya hanya 5 paket soal saja. Penambahan penggunaan paket soal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas hasil UN.

Dengan bertambah banyaknya jenis soal dalam UN, pemerintah berharap potensi tindak kecurangan akan semakin sempit. Pasalnya, setiap siswa akan mengerjakan soal yang berbeda karena umumnya setiap ruang ujian hanya diisi oleh 20 peserta ujian.

Sumber
Kompas Edukasi 

Berapa Batas Nilai Kelulusan SMA Tahun 2013?




JAKARTA, KOMPAS.com — Selain sudah menentukan jadwal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga sudah menetapkan batas nilai minimum kelulusan siswa. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan, untuk siswa SMA/SMK/MA, standar kelulusan pun masih ditetapkan pada nilai yang sama dengan tahun lalu, yaitu 5,5.

"Tidak ada yang berubah. Soalnya saja berubah dan ada 20 variasi soal di tiap kelas, tapi tingkat kesulitannya relatif sama. Batas nilai minimum juga seperti tahun lalu," ujar Khairil kepada Kompas.com, Rabu (26/12/2012).

Pada tahun 2012, nilai minimum 5,5 merupakan nilai akhir rata-rata siswa dari kombinasi nilai UN dan nilai rapor dengan porsi 60:40. Siswa juga tak boleh memperoleh nilai di bawah 4 untuk mata pelajaran yang diujikan dalam UN.

Selain itu, Khairil mengatakan bahwa soal UN 2013 akan lebih variatif sesuai dengan kebijakan Kemendikbud yang akan menggunakan 20 paket soal. Tingkat kesulitan UN tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu meski hasil UN akan dijadikan salah satu syarat masuk perguruan tinggi negeri.

Di lapangan, seperti dilansir Surya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Harun, sudah menerima jadwal penyelenggaraan UN 2013 serta mekanisme penentuan batas nilai minimum kelulusan siswa, terutama siswa SMA/SMK.

"Sekolah dan siswa tak perlu panik. Sebab, Unas besok tidak akan lari jauh dari mata pelajaran yang selama ini sudah diberikan. Akan ada kisi-kisi menyangkut ujian akhir ini. Mau berapa paket soal, siapkan diri dengan baik," katanya.

Sekolah-sekolah di daerah juga diminta untuk tetap menyediakan dua pengawas, baik dari dinas pendidikan masing-masing maupun perguruan tinggi setempat, di setiap ruang penyelenggaraan UN. Harun mengatakan, setidaknya ada sekitar 1,5 juta siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Jatim yang akan mengikuti UN 2013.

Sumber
Kompas Edukasi 

Kurikulum 2013 Pemerintah Jangan Keras Kepala


JAKARTA, KOMPAS.com — Kontroversi terus mengiringi langkah pemerintah untuk segera mengesahkan Kurikulum 2013 karena langkah ini dinilai tidak bijak. Pasalnya, berdasarkan pengalaman, keputusan untuk mengganti kurikulum hanya akan meninggalkan akibat buruk, baik bagi pemerintah selanjutnya maupun anak-anak di bangku sekolah.

Pengamat pendidikan dari Perguruan Kanisius, Romo Baskoro, mengatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk menyelesaikan dan membenahi yang ada terlebih dahulu daripada mengubah kurikulum. Sisa waktu delapan belas bulan masa jabatan tersebut kurang tepat digunakan untuk mengubah sistem yang vital dalam pendidikan, yaitu kurikulum.

"Ini sudah tinggal 1,5 tahun lagi. Sudah jangan dipaksakan berubah karena kalau terjadi sesuatu yang menanggung adalah penerusnya," kata Baskoro kepada Kompas.com, Rabu (26/12/2012).

"Imbasnya bukan ke mereka. Saat mereka sudah tidak menjabat, ya sudah selesai. Tapi, anak-anak ini mau diapakan?" tambahnya.

Seperti diketahui, penerapan kurikulum ini akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan akan menjangkau semua kelas pada tahun ketiga pelaksanaannya, yaitu 2015. Dengan kata lain, memasuki tahun 2014, kurikulum baru belum diaplikasikan utuh dan bisa jadi akan berubah lagi.

Untuk itu, ia meminta kepada pihak kementerian agar tidak ngotot dalam memberlakukan kurikulum baru ini. Ditambah dengan banyaknya kritik yang kontra, pemerintah semestinya mau menunda dan mengurai simpul masalah yang terjadi pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebelum memutuskan untuk mengubah kurikulum.

"Jangan keras kepalalah. Dengarkan saja semua masukan yang ada. Jelas banyak pihak yang kontra," ujar Baskoro.

Tidak hanya itu, alasan pemerintah mengubah kurikulum harus pada 2013 mendatang adalah agar jutaan anak sekolah tidak merugi karena kurikulum memang sudah waktunya diperbarui. Ini juga dimaksudkan agar tidak terlambat mempersiapkan generasi muda berkualitas untuk pembangunan bangsa 15 hingga 30 tahun mendatang.

"Tidak apa jika mau berubah, tetapi tidak mendadak. Ini pembahasan cuma beberapa bulan. Alasannya untuk anak-anak. Sudah jangan sok pahlawanlah pemerintah," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi

Kebijakan Pendidikan Selalu Berorientasi Proyek



JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pendidikan di Indonesia selalu berorientasi proyek. Tak heran jika kualitas pendidikan Indonesia tak kunjung membaik. Demikian kajian yang dilakukan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Kamis (27/12/2012), mengemukakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia yang stagnan, bahkan memburuk, bisa dilihat dari berbagai kajian internasional soal peringkat dan kondisi pendidikan berbagai negara di dunia.
Sebagai contoh, hasil kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2012, yang menilai kemampuan siswa kelas VIII di bidang Matematika, menempatkan Indonesia di urutan ke-38 dari 42 negara. Malaysia, Thailand, dan Singapura berada di atas Indonesia. Hasil sains pun tidak kalah mengecewakan. Indonesia di urutan ke-40 dari 42 negara. Yang mencengangkan, nilai matematika dan sains siswa kelas VIII Indonesia bahkan berada di bawah Palestina yang negaranya didera konflik berkepanjangan.
Survei firma pendidikan Pearson menunjukkan sistem pendidikan Indonesia terendah di dunia bersama Brasil dan Meksiko. Pada kelompok anak usia sekolah, sedikitnya setengah juta anak usia SD dan 200.000 anak usia SMP tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Tingginya jumlah anak putus sekolah ini juga turut menjadi faktor rendahnya Education Development Index Indonesia, yakni peringkat ke-69 dari 127 negara. "Kita bukan mengejar peringkat di kajian atau survei internasional. Akan tetapi, hasil kajian ini seharusnya jadi alarm untuk refleksi secara serius mengapa pendidikan kita menurun. Mengapa kita, siswa, guru, sistem, dan kualitas pendidikan Indonesia terus terpuruk," kata Retno.
Sayangnya, kata dia, kebijakan yang diambil tidak untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar untuk memperbaiki kondisi pendidikan. "Kebijakan yang diambil justru berorientasi proyek. Tak heran, banyak kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah mubazir dan menghambur-hamburkan uang negara," tutur Retno.

Sumber
Kompas Edukasi

UN dan UKG Tak Sinkron Tunjukkan Ada Kecurangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berlangsung pada Agustus hingga November lalu terbukti rendah dan hanya berkisar pada angka rata-rata 42. Sementara hasil Ujian Nasional (UN) yang dikerjakan oleh para siswa menunjukkan hasil berbanding terbalik. Kelulusan UN 2012 mencapai 99 persen di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa data hasil UKG dan UN yang tak berbanding lurus ini mengindikasikan UN yang selama ini diselenggarakan penuh kecurangan. Bahkan, UN ini justru membentuk karakter manipulatif dari para peserta didik.

"Bagaimana mungkin para guru mutu rendah ini bisa menghasilkan siswa yang kelulusan UN mencapai 99 persen di seluruh Indonesia? Jelas ada kecurangan," kata Retno saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 FSGI di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersikeras membantah adanya kecurangan dalam pelaksanaan UN, kebijakan yang diambil dalam UN 2013 dengan mengeluarkan 20 variasi soal dalam satu kelas ini justru menunjukkan sebenarnya pihak kementerian mengakui adanya kecurangan dalam UN.

"Ini lucu kan. Katanya tidak ada kecurangan dalam UN, tetapi soal dibikin banyak variasi dengan alasan agar siswa fokus. Berarti pemerintah sebenarnya tahu kalau sebenarnya ada kecurangan," ujar Retno.

Ia menambahkan bahwa kecurangan UN ini sudah dan terjadi secara sistemik serta masif. Dengan adanya berbagai macam kecurangan ini, bagaimana bisa UN dijadikan pemetaan kualitas pendidikan. Semestinya, pemerintah mau melihat fenomena yang terjadi ini.

"Sebenarnya kan waktu digugat di Mahkamah Agung itu sudah kalah. Tapi, masih saja terus dilanjutkan. Ini karena nilai proyek UN yang besar," ungkap Retno.

"Variasi soal ini juga bentuk dari proyek karena berarti penggandaan soalnya kan akan lebih banyak," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi 

FSGI: Harusnya Kemendikbud Tak Asal Bikin Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai penelitian internasional selama bertahun-tahun menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia semakin memprihatinkan. Meski nilai rata-rata siswa sedikit meningkat pada bidang literasi berdasarkan penelitian lembaga survei pendidikan internasional Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2011, hasil untuk sains dan matematika justru terus melorot.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa penurunan kualitas pendidikan ini terjadi karena ada kesalahan pengelolaan pendidikan nasional oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Bagaimana kualitas mau tinggi jika kebijakannya seperti ini. Hanya beorientasi pada proyek saja," kata Retno saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 FSGI di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Seperti diketahui, Indonesia berada pada posisi 40 dari 42 negara yang diambil ranking oleh TIMSS untuk Sains pada 2011. Hasil nilai rata-rata juga ikut merosot menjadi 406 dari 427 pada tahun 2007. Sementara untuk matematika, Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 42 negara dengan hasil perolehan nilai rata-rata 386 merosot dari tahun 2007 dengan nilai rata-rata 397.

Menurutnya, rendahnya kualitas pendidikan ini diakibatkan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kerap mengeluarkan kebijakan pendidikan tanpa peduli pada peningkatan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan hasil dari penelitian internasional ini bukan dikaji mendalam melainkan langsung membuat kebijakan baru lagi.

"Harusnya kan hasil dari penelitian-penelitian itu jadi dikaji lagi. Masalahnya dimana dan apa yang terpenting yang harus diubah. Tidak asal bikin kebijakan saja," jelas Retno.

"UN masih saja dilanjutkan padahal sudah jelas putusan MA. UKG dadakan dan sekarang kurikulum diganti. Ini contoh pengelolaan pemerintah sudah tidak mempertimbangkan sumber daya manusia dan hanya mengejar proyek," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi 

Siswa Tanpa NPSN Tak Bisa Ikuti SNMPTN

SURABAYA, KOMPAS.com - Siswa dari sekolah tanpa NPSN (nomer pokok sekolah nasional) tidak akan bisa mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013.
"Kalau tanpa NPSN berarti sekolah itu tidak terdaftar secara nasional, karena itu siswa dari sekolah tanpa NPSN tidak akan bisa mengikuti SNMPTN (jalur undangan) dan SBMPTN (jalur tulis)," kata Kepala Badan Akademik ITS, Dr Dra Ismaini Zain MSi, di Surabaya, Kamis (27/12/2012).
Ia mengemukakan hal itu setelah menyampaikan sosialisasi SNMPTN kepada pimpinan dari 170 SMA/SMK/MA negeri dan swasta se-Surabaya di SMKN 6 Surabaya yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
"Siswa yang tidak mempunyai NISN (nomer induk siswa nasional) masih bisa mengikuti SNMPTN dan SBMPTN, asalkan sekolahnya memiliki NPSN, sebab NISN tinggal memberi nomer 000... di depan NPSN. Soal itu sudah diatur dalam Klausal Sosialisasi SNMPTN 2013," katanya.
Bahkan, katanya, siswa yang harus mengikuti "remidial" (ujian ulang) di sekolahnya juga bisa mendaftar, karena Klausal Sosialisasi SNMPTN 2013 sudah mengatur tentang hal itu, yakni nilai yang belum "remidial" bisa ditulis, tapi setelah nilai "remidial" bisa diralat.
"Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dr M Ikhsan SPsi MM yang datang dalam sosialisasi itu menjamin siswa yang tidak memiliki NISN hanya sedikit dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya siap membantu siswa itu dengan memberi kode 000... pada NPSN yang dimiliki sekolahnya," katanya.
Dalam sosialisasi yang juga dihadiri Pembantu Rektor I ITS Prof Dr Ing Ir Herman Sasongko itu, dosen Jurusan Statistika ITS itu menjelaskan pola penerimaan mahasiswa baru 2013 ada tiga jalur yakni SNMPTN, SBMPTN dan program kemitraan dan mandiri (PKM).
"Jalur SNMPTN tetap ada, namun hanya dibuka untuk SNMPTN undangan. Dulunya, jalur SNMPTN ada jalur undangan dan tulis, sedang jalur tulis saat ini disebut SBMPTN, lalu jalur seleksi terakhir adalah PKM (program kemitraan dan mandiri)," katanya.
Untuk kuota, SNMPTN sebanyak 50 persen, jalur SBMPTN sejumlah 30 persen dan sisanya sebesar 20 persen untuk jalur PKM. "Karena itu, setiap PTN harus membuat daftar daya tampung untuk diinformasikan ke calon mahasiswa melalui website masing-masing PTN. Insya-Allah, info ITS sudah bisa diakses di www.its.ac.id pada Januari," katanya.
Karena persentase yang banyak di jalur SNMPTN itu, maka setiap sekolah diperbolehkan mendaftarkan seluruh siswanya untuk masuk seleksi jalur SNMPTN. Setelah Kota Surabaya, sosialisasi SNMPTN 2013 oleh tim ITS ini akan dilanjutkan ke Kabupaten Sidoarjo, Kamis (27/12/2012), serta Kota dan Kabupaten Pasuruan, Jumat (28/12/2012).
Dalam sambutannya, Prof Herman Sasongko menyatakan bahwa terdapat dua parameter dalam penilaian calon mahasiswa yang mendaftar.
"Pertama, parameter dari kemampuan atau potret asal sekolah calon mahasiswa itu. Ini bisa dinilai dari tingkat akreditasi sekolahnya. Kemudian nilai alumni dari sekolah asal calon mahasiswa di ajang SNMPTN tiga tahun sebelumnya secara berturut-turut, mulai tahun 2010, 2011 dan 2012, lalu penilaian alumni sekolah asal calon mahasiswa dalam bidang nilai IPK selama perkuliahan tahap persiapan (semester 1 dan 2) di PTN masing-masing," katanya.
Parameter kedua, dari calon mahasiswa itu sendiri terkait nilai rapor atau akademiknya selama tiga tahun masa pembelajaran serta nilai Ujian Nasional (UN). "Untuk kategori terakhir ini ITS memberikan otorisasi terhadap nilai mata pelajaran tertentu. Misalkan, jika si calon memilih salah satu jurusan di FTI (Fakultas Teknologi Industri), maka nilai fisika, matematika dan bahasa Inggris-nya yang diutamakan," katanya.
Sebelumnya Senin (17/12/2012), Tim dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya juga melakukan sosialisasi SNMPTN 2013 ke beberapa daerah pada 17-20 Desember 2012. "Tim Unair sendiri diberi amanah sosialisi pada empat kabupaten antara lain Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Lamongan," kata Wakil Rektor I Unair Prof Syahrani.

Sumber
Kompas Edukasi

Tiga Aspek Penting Pembuatan Film

Sumber
Kedaulatan Rakyat Cetak edisi Tanggal 21 Desember 2012

Berkarya Tak sebatas Usia

Sumber
Kedaulatan Rakyat Cetak edisi tanggal 21 Desember 2012

"Guru Reflektif, Guru Pemimpin" Cerita Bapak dan Ibu Guru yang Terus Belajar



PASURUAN, KOMPAS.com  Inspirasi bisa datang dari keberhasilan dan juga kegagalan orang lain. Cita-cita ini mendorong 33 guru terpilih untuk berbagi cerita pengalaman mereka melalui tulisan.

Tulisan mereka lalu dirangkum dalam satu buku berjudul Guru Reflektif, Guru Pemimpin yang diluncurkan hari Selasa (18/12/2012) di Kota Pasuruan. Buku setebal 300 halaman ini merangkum kisah perjalanan dan pengalaman para pendidik di Pasuruan, Surabaya, dan Karawang dalam mengikuti Program Pengembangan Guru dan Kepala Sekolah, yaitu program yang menjadi bagian dari program Teacher Learning Centre (TLC) yang dikembangkan pemerintah kabupaten dan kota bersama Putera Sampoerna Foundation dan tiga universitas, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Negeri Malang (UNM).

Di dalam buku ini, para guru berbagi tentang proses mereka belajar memimpin di kelas, di sekolah, dan di komunitasnya yang disebut professional learning centre. Di sana, mereka belajar untuk introspeksi melalui kacamata rekan sejawat hingga mampu meningkatkan kompetensi profesional karena rajin berefleksi.

Salah satu contohnya Chrisdiyanto. Guru mata pelajaran Fisika SMK Negeri 2 Pasuruan ini menulis pengalamannya saat memfasilitasi guru-guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SMP se-Pasuruan dalam mengembangkan metode pembelajaran berbasis informasi teknologi. Dalam tulisan berjudul "Menyederhanakan Konsep", pentingnya visualisasi dalam mengajar mata pelajaran IPA dengan didukung teknologi menjadi pesan sederhana yang mau disampaikan oleh Chrisdiyanto dalam tulisannya.

Chrisdiyanto mengatakan, biasanya para guru IPA menjelaskan suatu konsep sains dengan bahasa verbal. Hasilnya, para siswa mampu menghafalnya, tetapi banyak yang kurang memahaminya. Oleh karena itu, para guru diajari menyuguhkan suatu media pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan visualisasi berupa video pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar eksperimen.

“Hasilnya, siswa itu paham dengan banyak hal. Intinya menyederhanakan suatu konsep. Misalnya, guru Fisika menjelaskan konsep, bila air ditekan, tekanannya akan diteruskan ke segala arah. Itu kan bahasa verbal. Tapi dengan visualisasi, anak-anak bisa menarik kesimpulan sendiri. Jadi, anak-anak lebih mengerti,” tuturnya kepada Kompas.com.

Selain itu, dalam tulisannya, Chrisdiyanto juga memaparkan bahwa para guru mata pelajaran yang berbeda-beda bisa menghubungkan konsep mata pelajarannya dengan mata pelajaran lainnya. Dengan demikian, kemampuan analisis anak-anak bisa diasah.

“Guru Biologi dan guru Matematika misalnya bisa menghubungkan konsep Fisika dengan mata pelajaran mereka, misalnya melihat hubungan fisis antara tekanan zat cair, gaya, dan luas permukaan. Dia bisa menghubungkan konsep-konsep dengan melihat visualisasi itu. Jadi, kemampuan kognitif anak-anak lebih tinggi lagi, mereka jadi menganalisis,” paparnya.

Tulisan guru yang terlibat dalam program TLC di Pasuruan ini memberikan inspirasi untuk memperhatikan aspek visualisasi dalam pembelajaran. Begitu juga tulisan guru lainnya, antara lain "Belajar Memimpin Pembelajaran" karya Titik Sudarti (SMPN 6 Surabaya), "Seven Steps Seven Times" karya Nurhayati (guru SMAN 1 Gondang Wetan Pasuruan), dan "Kala Surat Dinas Menjadi Bermasalah" karya Dwi Ariani (guru SMPN Klari).

Menariknya, nilai gotong royong sangat kental. Untuk meningkatkan kompetensinya, guru tak bisa hanya sekadar rajin ikut pelatihan dan seminar atau mengikuti evaluasi oleh kepala sekolah. Guru perlu berdiskusi dan guru perlu dievaluasi oleh rekan sejawatnya. Fokusnya, bukan kritik pedas, melainkan pada siswa-siswa yang dididiknya di kelas.

Hal ini seperti yang disampaikan Manajer Program PSF School Development Outreach, Wendy Arimunando, bahwa buku napak tilas perjalanan program bersama pemerintah daerah dan PSF ini memunculkan inspirasi bagi para guru di seluruh Nusantara.

Sumber
Kompas Edukasi 

Beasiswa, Si Pemicu Prestasi

KOMPAS.com - ”Saya sering mendapat beasiswa. Sekarang saya menerima beasiswa dari kampus, beasiswa dari Menpora, dan beasiswa dari hasil kerja sama PB Pasi dan Bank Mandiri,” kata sprinter nasional, Serafi Anelies Unani, yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Serafi bisa mendapat begitu banyak beasiswa dengan mudahnya? Sebenarnya tidak semudah itu dia mendapatkan beasiswa.

Sebelum mendapatkan beasiswa, Serafi yang senang olahraga ini dengan serius menekuni atletik. Dia memilih spesialisasi nomor sprint alias lari jarak pendek. Dia tampil sebagai juara nasional yunior dan memegang rekor nasional remaja nomor lari 400 meter putri sejak 6 Agustus 2006.

Prestasinya terus berlanjut sampai jenjang senior. Selain malang melintang di lintasan nasional, Serafi juga punya nama di tingkat internasional. Dia mempersembahkan medali emas nomor bergengsi 100 meter putri di SEA Games Palembang 2011. Dia juga meraih perunggu nomor 100 meter putri di ASEAN University Games 2012 di Vientiane, Laos, 16-20 Desember.

Senada dengan Serafi, Triyaningsih juga mendapat beasiswa karena prestasinya sebagai pelari jarak jauh nasional dan pemegang lima rekor nasional.

”Beasiswa merupakan salah satu pemicu saya dalam menekuni olahraga. Beasiswa juga pemicu saya untuk menyelesaikan kuliah,” ungkap peraih tiga emas di SEA Games 2011 ini. Prestasi terakhirnya adalah meraih medali perak nomor 10.000 meter putri di ASEAN University Games 2012.

Rekan Serafi yang juga sesama sprinter, Tri Setyo Utami, mendapat beasiswa karena prestasinya di atletik. Dia meraih beasiswa sejak semester dua di Jurusan Pendidikan Kepelatihan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Surabaya.

Atlet sprint putra Zulkarnain Purba bahkan sejak SMP di Medan hingga kuliah di STEI Rawamangun, Jakarta, selalu mendapat beasiswa.

Konsekuensi berbeda

Di luar atletik, banyak pula cabang olahraga yang mendatangkan beasiswa, misalnya bola basket, tinju, sepak bola, dayung, senam, dan berbagai olahraga bela diri. Beasiswa ini bisa berasal dari sekolah atau kampus, negara, pemerintah daerah, perusahaan, atau klub. Setiap beasiswa memiliki konsekuensi berbeda.

Beasiswa dari kampus biasanya untuk atlet amatir. Mereka tidak boleh tampil di liga profesional dan wajib membela kampusnya dalam setiap pertandingan. Mereka yang pernah menerima beasiswa seperti ini, antara lain, adalah Denny Yustiadi. Dia menerima beasiswa dari STIE Perbanas karena prestasinya sebagai pemain basket. Alhasil, dia pun tampil di liga basket mahasiswa.

”Waktu itu, beasiswa saya tidak penuh, hanya sebagian,” kata Denny yang populer sebagai streetballer dan memiliki julukan D-Rockz itu.

Dua pemain basket populer lainnya, Amin Prihantono dan Wenda Wijaya, dulu juga menerima beasiswa dari kampusnya, STIE Perbanas. Namun, karena kemudian bergabung dalam klub basket profesional Satria Muda Jakarta, mereka pun melepas beasiswa tersebut. Sebagai gantinya, mereka mendapat beasiswa dari klub.

Mantan pemain basket nasional dan streetballer Anthony Gunawan juga mendapat tawaran beasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namun, dia memutuskan tidak mengambil beasiswa tersebut dan hijrah ke Jakarta untuk bergabung dengan klub Aspac. Dia akhirnya mendapat beasiswa klub untuk melanjutkan studi di Fakultas Teknik, Universitas Trisakti, Jakarta.

”Biar cengengesan begini, kuliah saya selesai dan bergelar sarjana teknik,” kata Anthony yang juga menjadi pengusaha dan berniat mengambil studi lanjutan.

Pendidikan dan pelatihan

Atlet yang masih duduk di bangku SMA biasanya mendapat beasiswa dari pemerintah provinsi jika mereka terpilih sebagai siswa Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Di sini jenjangnya dimulai sejak tingkat SMP.

PPLP ada di seluruh provinsi di Indonesia dan yang tertua adalah PPLP Jawa Tengah di Salatiga. PPLP di Salatiga menampung atlet pelajar yang antara lain berprestasi di cabang olahraga atletik dan sepak bola.

PPLP atletik ada di hampir seluruh provinsi, dari Aceh hingga Papua. Namun, ada beberapa cabang olahraga yang hanya ada di PPLP tertentu, seperti voli pantai di PPLP Mataram, Lombok, atau PPLP Dayung di Sentani, Papua.

PPLP menghasilkan banyak atlet nasional yang kini berjaya. Sementara di tingkat nasional, sekolah khusus atlet ada di Ragunan, Jakarta. Di sekolah yang sama di Ragunan, ada pula siswa PPLP Jakarta. Bedanya, PPLP Jakarta dibiayai Pemprov DKI Jakarta, sedangkan siswa Ragunan dibiayai negara.

Semua siswa PPLP dibebaskan dari biaya studi. Malah mereka mendapat uang saku. Wajar jika banyak orang yang berminat menjadi siswa PPLP meski harus tinggal di asrama dan hidup jauh dari orangtua.

Syaratnya, mereka harus punya prestasi olahraga dan memiliki tinggi tubuh sesuai persyaratan, misalnya 160 sentimeter (cm) untuk putri dan 170 cm untuk putra.

Mereka yang telah lulus SMA pun tetap mendapat tawaran beasiswa jika prestasinya terus bagus. Mereka terdaftar di Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM). Mereka tetap berolahraga dan dapat meneruskan studi sesuai pilihan mereka. Bahkan, beasiswa untuk atlet yang berprestasi tetap ada selepas mereka pensiun sebagai atlet.

Mereka yang pernah menerima beasiswa jenis ini antara lain mantan sprinter Emma Tahapary dan Asrul Akbar.

”Saya selesai kuliah tahun 2007. Dulu, kuliah saya di IKIP Jakarta terbengkalai karena saya pergi berlatih dan bertanding di luar negeri. Saya juga ditawari beasiswa S-2,” tutur Emma yang hingga kini memegang rekor nasional lari 400 meter putri itu.

Sementara Asrul menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliah pascasarjana.

Jadi, masih ragukah kaum muda Indonesia menekuni olahraga sekaligus kuliah?
Sumber

Guru Harus Menulis? Ya Haruslah...


PASURUAN,  KOMPAS.com – Tulisan Chrisdiyanto terpilih untuk dimasukkan dalam buku berjudul ‘Guru Reflektif, Guru Pemimpin’. Dalam tulisannya yang berjudul "Menyederhanakan Konsep", dia menuliskan pengalaman saat memfasilitasi guru-guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SMP se-Pasuruan dalam mengem-bangkan metode pembelajaran berbasis informasi teknologi.

Guru mata pelajaran Fisika SMK Negeri 2 Pasuruan ini menyampaikan pesan sederhana tentang pentingnya visualisasi dalam mengajar mata pelajaran IPA dengan didukung teknologi. Dengan visualisasi melalui video pembelajaran, para siswa bisa memahami materi tertentu dengan lebih baik. Pola pikir mereka pun lebih terasah untuk menganalisa.

Pesan ini bisa saja disampaikan Chrisdiyanto dengan bercerita dari orang ke orang atau di depan publik saat acara seminar atau diskusi. Namun, menurutnya, dampaknya akan lebih luas jika dia menulis. Oleh karena itu, dia menuangkan pengalamannya dalam mengembangkan kompetensi pribadi maupun rekan sejawat dalam berbagai program di Teacher Learning Center (TLC) di Pasuruan ke dalam tulisan.

Guru yang mengaku memiliki blog berisi pikirannya tentang fisika itu mengatakan para guru harus menulis. Sayangnya, banyak guru yang tidak terbiasa menulis.

“Memang budaya menulis dibutuhkan kesungguhan. Harus bisa. Banyak teman-teman kesulitan dalam menulis artikel ilmiah. Mereka perlu difasilitasi, diajari menulis. Menulis itu sebenarnya sederhana. Apa yang kita ingat itu saja yang kita tulis dulu. Mungkin enggak tahu mau mulai dari mana, tulis apa aja yang kita ingat. Jadi kemudian setelah itu bisa mengatur alur,” tuturnya kepada Kompas.com, Selasa (18/12/2012).

Bupati Pasuruan, Dade Angga, mengungkapkan pentingnya seorang guru untuk menulis. Menulis menunjukkan tingkat pemahaman seseorang akan tugas dan profesinya.

“Itu sangat penting sekali. Gemar menulis itu menawarkan satu solusi, misalnya, mereka harus tahu, potensi sekarang begini, potensi ke depan begini, menunjukkan bagaimana caranya dia memahami sesuatu. Jadi, itu jangan cuma ngomong tok, harus dituangkan dalam tulisan. Kenapa harus? Karena ngomong kan gampang, begitu nulis kan susah,” ungkapnya.

Sumber
Kompas Edukasi