Jesaba News Portal

"Untuk tahun depan, penerimaan mahasiswa baru yang seleksi nasional mencapai 90 persen. Kuota itu ditujukan untuk siswa yang berada di kelas tiga SMA/SMK atau sederajat pada tahun 2013. Adapun siswa yang lulus tahun lalu bisa ikut lewat ujian tulis yang jatahnya 10 persen," kata Idrus Paturusi, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia, Senin (10/9/2012).

Menurut Idrus yang juga Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, pada awalnya penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) hendak diubah seluruhnya lewat jalur undangan saja. Penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan nilai raport selama belajar di pendidikan menengah dan nilai ujian nasional (UN).

"Namun, ada masukan supaya tetap ada kesempatan bagi lulusan tahun lalu yang mau ikut ujian lagi. Mereka bisa lewat ujian tulis yang diselenggarakan tiap PTN," ujar Idrus.

Bobot UN 

Dengan berubahnya sebagian besar penerimaan mahasiswa baru PTN lewat jalur undangan, pendaftaran menjadi terbuka buat semua siswa kelas 3 di jenjang pendidikan menengah. Sebelumnya, seleksi nasional lewat jalur undangan dikhususkan bagi siswa berprestasi yang direkomendasikan tiap sekolah, yang jumlahnya bergantung pada akreditasi sekolah.

Selain pendaftaran terbuka bagi semua siswa, biaya pendaftaran pun ditanggung pemerintah. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pada pasal itu disebutkan bahwa penerimaan mahasiwa baru PTN dapat lewat pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan bentuk lain. Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan beban masyarakat untuk pendaftaran ujian masuk PTN selama ini cukup tinggi. Selain itu, di tingkat akhir siswa SMA/SMK juga menjadi stress karena dibebani UN dan berbagai tes masuk ke PT.

"Pemerintah memikirkan supaya ada satu cara penerimaan yang bisa berlaku untuk semuanya. Biaya pendafataran yang ditanggung masyarakat akan ditanggung pemerintah," kata Nuh.

Sumber
Kompas Edukasi