Kemenkeu Diminta Tolak Anggaran Kurikulum 2013
JAKARTA, Jesaba News — Langkah Koalisi Revolusi Pendidikan yang merupakan gabungan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa forum guru untuk menolak Kurikulum 2013 tak kenal henti. Kali ini, koalisi ini mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta agar pihak Kementerian menolak anggaran Kurikulum 2013.
Peneliti ICW, Siti Juliantari Rachman, mengatakan bahwa proses penyusunan kurikulum baru yang akan diterapkan pada Juli mendatang ini rawan dikorupsi. Menurutnya, hal ini tecermin dari kenaikan anggaran secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dalam waktu yang singkat.
"Anggaran pertama diumumkan Rp 684 miliar, selanjutnya naik jadi Rp 1,4 triliun, dan terakhir jadi Rp 2,49 triliun," kata Tari di depan Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Ia menjelaskan bahwa saat ini anggaran kurikulum yang telah disahkan pada APBN 2013 hanya sebesar Rp 684 miliar, padahal yang dibutuhkan Rp 2,49 triliun. Kekurangan anggaran ini coba ditutupi oleh pemerintah dengan menggunakan dana alokasi khusus dan anggaran melekat pada kegiatan lain yang sejalan dengan kegiatan kurikulum.
"Untuk penggunaan anggaran melekat ini kan harus ada persetujuan DPR kalau mata anggarannya ada yang berubah," jelas Tari.
"Kami tidak bisa tinggal diam. Apa yang kami lakukan saat ini adalah simbol permintaan masyarakat agar anggaran kurikulum dapat ditolak oleh Kementerian Keuangan," tandasnya.
Sumber
Kompas Edukasi
Peneliti ICW, Siti Juliantari Rachman, mengatakan bahwa proses penyusunan kurikulum baru yang akan diterapkan pada Juli mendatang ini rawan dikorupsi. Menurutnya, hal ini tecermin dari kenaikan anggaran secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dalam waktu yang singkat."Anggaran pertama diumumkan Rp 684 miliar, selanjutnya naik jadi Rp 1,4 triliun, dan terakhir jadi Rp 2,49 triliun," kata Tari di depan Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (4/4/2013).
Ia menjelaskan bahwa saat ini anggaran kurikulum yang telah disahkan pada APBN 2013 hanya sebesar Rp 684 miliar, padahal yang dibutuhkan Rp 2,49 triliun. Kekurangan anggaran ini coba ditutupi oleh pemerintah dengan menggunakan dana alokasi khusus dan anggaran melekat pada kegiatan lain yang sejalan dengan kegiatan kurikulum.
"Untuk penggunaan anggaran melekat ini kan harus ada persetujuan DPR kalau mata anggarannya ada yang berubah," jelas Tari.
"Kami tidak bisa tinggal diam. Apa yang kami lakukan saat ini adalah simbol permintaan masyarakat agar anggaran kurikulum dapat ditolak oleh Kementerian Keuangan," tandasnya.
Sumber
Kompas Edukasi
Categories:
Kurikulum
0 Comments
