Jesaba News Portal

MALANG, KOMPAS.com - Wacana program beasiswa bidik misi (beasiswa pendidikan mahasiswa miskin berprestasi)untuk perguruan tinggi swasta yang direncanakan oleh Direktorat jenderal pendidikan tinggi (Ditjen Dikti) di Jakarta beberapa hari lalu, dinilai diskriminatif. Hal itu dilihat dari syarat yang ditentukan sangat rumit dan sulit dipenuhi oleh mahasiswa perguruan tinggi swasta. Salah satu syaratnya adalah harus mengikuti kuliah di program studi yang telah mendapat akreditasi A.
"Menurut saya syarat itu diskriminatif. Kebijakan yang bagus itu sebaiknya tanpa perlu syarat yang jlimet dan sulit. Kalau mau beri beasiswa, ya beri saja, jangan ada syarat yang sulit dipenuhi," tegas Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Timur, Prof Suko Wiyono, Sabtu (24/3/2012).
Menurut Wiyono, pemberlakuan syarat itu semakin menegaskan diskriminasi antara mahasiswa perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri.  Dia membandingkan pemberian beasiswa bidik misi di perguruan tinggi negeri tidak memerlukan syarat akreditasi. Semua mahasiswa yang berprestasi di PTN, yang kurang mampu, berhak mendapatkan beasiswa Bidik Misi. "Mengapa untuk di PTS harus ada syaratnya?" tanyanya.
Ia menjelaskan, tidak semua prodi di PTN terakreditasi A. Banyak juga yang akreditasinya C, namun hal itu tidak dijadikan pra syarat mendapatkan bidik misi. "Pemerintah sudah saatnya untuk tidak membedakan mahasiswa PTN dan PTS. Seharusnya yang berhak mendapatkan beasiswa bidik misi itu adalah semua mahasiswa yang tidak mampu dan memang membutuhkan," kata Wiyono, yang juga Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang itu.
Selain itu katanya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki PTN. Bahkan jumlah PTS itu lebih banyak dari pada PTN. "Terutama di daerah-daerah pinggiran yang membutuhkan beasiswa itu lebih banyak," katanya. Jika syarat tersebut tetap diterapkan, ia khawatir yang mendapatkan beasiswa justru mahasiswa di perkotaan.

Sumber
KOMPAS