---

Kajur Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UNY Dr. Sugeng Bayu Wahyono, M.Si mengungkapkan, ciri utama pendidikan di Yogayakarta dengan karakter populis kerakyatan bisa dilihat pada seluruh lembaga pendidikan di Yogyakarta yang mempunyai watak tersebut. Yakni bagaimana akademisi ikut berperan mengentaskan kemiskinan, peduli dengan persoalan seputar rakyat dan lainnya.

Namun menurutnya, dalam 15 tahun terakhir, karakter pendidikan yang populis tersebut mengalami penurunan dan pemudaran terutama dalam toleransi. Terdapat setidaknya dua entitas yang mempengaruhi diantaranya narasi besar agama yang dari Timur Tengah cukup intensif mempengaruhi penurunan toleransi.

"Pengaruh lain adalah kapitalisme dan modernisme yang mempengaruhi karakter Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berwatak populis. Dalam konstelasi politik nasional, ada gejala naiknya politik Islam, terjadi santrinisasi birokrasi dan banyak hal lain," paparnya saat menjadi pembicara dalam Jogja Education Club (JEC) Putaran IV yang diselenggarakan KR di auditorium Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Selasa (20/3).

Ia menuturkan, pendidikan multikultural memang sangat berpotensi berkembang di Yogyakarta. Hanya saja salah satu syaratnya harus dipenuhi yakni mengembalikan kota Yogyakarta sebagai salah satu kota yang toleran dengan penguatan kebudayaan lokal. Hal ini berarti, melalui penguatan dan sentuhan lokal akan mampu menahan arus universalisme yang ditembuskan oleh dua kekuatan besar yang ekspansif baik itu agama ekspansif maupun kapitalisme global.

"Lembaga-lembaga perguruan tinggi perlu mengembangkan teori multikultural bukan saja mengedepankan dan memelihara keberagaman dan karakter populis. Pemerintah kota juga perlu mendorong berkembangnya pendidikan multikultural melalui serangkaian kebijakan misalnya memasukkan dalam kurikulum," ungkapnya.

Rektor UKDW Djohan, MEM, Ph.D, menuraikan, peningkatan kualitas pendidikan pada perguruan tinggi merupakan proses yang memerlukan waktu lama, dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang. Dalam kompetisi di era global yang memiliki ukuran-ukuran prestasi suatu perguruan tinggi (misal Webometrics Ranking for World Universities), 50 National Promising Universities diharapkan perguruan tinggi tetap pada komitmen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui lulusan sarjana dan pasca sarjana serta temuan-temuan akademik (hasil riset, inovasi barang dan jasa).

"Tidak hanya sistem ranking dan akreditasi yang menunjukkan keberadaan dan pengakuan masyarakat terhadap perguruan tinggi. Ukuran daya saing bangsa dan kontribusi kepada masyarakat menegaskan posisi perguruan tinggi yang berperan banyak dalam pembangunan masyarakat dengan kekhasan karakternya di tengah kontribusi global," urainya.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menambahkan, Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan berada pada persimpangan. Karena sebagai kota pariwisata, memiliki banyak akses hiburan seperti banyaknya kafe, dan jika berbicara kota pendidikan, hal tersebut menjadi kontradiktif.

"Satu hal yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita menjaga karakter pendidikan di Yogyakarta itu sendiri. Kebijakan pemkot dalam hal ini misalnya mengatur adanya pondokan untuk menjaga di Yogyakarta agar tidak ada free sex atau sex bebas. Misalnya dengan pajak sebagai alat kontrol pemerintah terhadap perilaku pelajar dan mahasiswa di Yogayakarta," tegasnya.

Pondokan sebagai wilayah transaksional, lanjut Haryadi, diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi tempat transaksi narkoba dan berkembangnya isu terorisme. Asrama daerah di Yogyakarta juga tidak dinamakan asrama tetapi anjungan daerah yang mengangkat bukan pada warga satu tempat dan suku saja.

"Selain itu, kebijakan pemkot untuk mempertahankan karakter pendidikan di Yogyakarta adalah adanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dikembangkan untuk mengakomodir mahasiswa Perguruan Tinggi melakukan kegiatan di Yogyakarta. Secara personal dan empirik manfaatnya sangat besar bagi pengetahuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memaparkan, Yogyakarta sebagai kota pendidikan, memiliki tantangan lebih untuk dapat dirancang menjadi Yogyakarta provinsi pendidikan. Predikat tersebut dianggap akan menjadikan Yogyakarta mampu menggali potensi dan pilar-pilar pendidikan yang ada menjadi lebih dalam terutama dengan ciri khas pendidikan karakter.

"Yogya sebagai kota pendidikan itu sebuah pengakuan atau dirancang. Saya ingin menyatakan, bagaimana Yogyakarta bisa menjadi provinsi pendidikan. Kalaupun saya sebagai Gubernur harus buat SK untuk membentuk tim merancang Yogyakarta sebagai provinsi pendidikan, itu tidak masalah," tandas Sultan. (Aie)

Sumber
KRJOgja