Lebih dari 50 persen SD, yakni 55.545 sekolah, belum memiliki perpustakaan. Di SMP, 12.029 sekolah belum mempunyai perpustakaan. Adapun di jenjang SMA/SMK, 8.904 sekolah tidak memiliki perpustakaan.

Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih di Jakarta, Minggu (7/10/2012), mengatakan, pengadaan perpustakaan sekolah menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dengan alokasi pendidikan nasional yang semakin meningkat, seharusnya keberadaan perpustakaan di sekolah juga meningkat, termasuk koleksi bukunya.

Menurut Sri, perpustakaan sekolah harus dikembangkan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perpustakaan, sekolah harus mengalokasikan 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah untuk meningkatkan koleksi perpustakaan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Suyanto menjelaskan, tahun 2012, pemerintah akan membangun 9.442 perpustakaan. Pada 2013, dibangun 1.500 perpustakaan lagi sehingga pada akhir tahun 2013 ditargetkan 75 persen SD sudah memiliki perpustakaan.

Di SMP, 20.540 sekolah (63 persen) sekolah sudah memiliki perpustakaan. Kekurangan perpustakaan yang cukup besar terjadi di SMK. Dari 9.875 SMK, baru 4.362 sekolah atau tak sampai 50 persen yang memiliki perpustakaan, sedangkan 5.513 sekolah tak memiliki perpustakaan.

Di tingkat SMA, dari 11.535 sekolah, baru 8.144 sekolah yang memiliki perpustakaan. Adapun 3.391 sekolah belum dilengkapi perpustakaan.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Buku Indonesia Lucya Andam Dewi mengatakan, pemerintah mendukung berbagai upaya peningkatan minat baca masyarakat. ”Perpustakaan sekolah jadi salah satu cara potensial untuk membangun minat baca di kalangan siswa, yang jumlahnya puluhan juta orang,” ujar Lucya.

Diah Harianti, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, menyatakan, ada pemikiran supaya perpustakaan sekolah tidak hanya dimanfaatkan siswa dan guru, tetapi juga masyarakat sekitar. (ELN)

Sumber

Kompas Edukasi

Rencana besar yang akan tersemat dalam kurikulum pendidikan mendatang adalah mengelompokkan tujuan pendidikan berdasarkan jenjangnya. Peserta didik di tingkat SD akan diterpa mata pelajaran yang dapat membangun sikap, siswa SMP lebih difokuskan pada mata pelajaran yang mengasah keterampilan, dan SMA pada pengetahuan.

Padahal, menurut Sobari, pembangunan sikap, keterampilan, dan pengetahuan merupakan satu kajian yang berkesinambungan.

"Entah logika apa yang digunakan untuk memilah-milah ketiga unsur pelajaran untuk tiga kelompok itu. Tidak masuk akal sama sekali," katanya kepada Kompas.com, Kamis (4/10/2012).

Sobari juga memberikan perhatian pada pentingnya diberikan porsi lebih kepada sekolah untuk membuat kurikulum secara otonom. Pasalnya, kurikulum nasional tidak akan sepenuhnya cocok dengan kebutuhan lokal yang karakteristiknya berbeda-beda.

Misalnya, kata dia, kurikulum untuk mata pelajaran yang bersifat universal dapat ditampung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sejarah nasional (termasuk sejarah dunia), dan bahasa. Akan tetapi, mata pelajaran seperti Pendidikan Agama, Muatan Lokal, dan Matematika harus menjadi kebijakan lokal yang penyusunannya dilakukan oleh sekolah.

"Yang universal bisa ditampung dalam mata pelajaran tertentu, tetapi ada beberapa mata pelajaran yang harus diserahkan pada kebijakan lokal. Termasuk di dalamnya adalah ujian," tandasnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri sejak lama mulai mengevaluasi kurikulum. Pasalnya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang digunakan sejak 2006 dinilai tidak memberikan hasil signifikan pada pembangunan pendidikan nasional.

Terkait dengan hal itu, nantinya pemerintah pusat akan mengambil alih seluruh hal dalam penyusunan kurikulum, dan hak sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri secara otomatis menjadi berkurang. Kurikulum yang baru akan diuji publik sebelum Februari tahun depan dan mulai berlaku pada tahun ajaran 2013-2014.

Sumber

Kompas Edukasi

"UKG tahap dua sudah berjalan di beberapa daerah. Pelaksanaannya relatif lancar, meskipun masih ada beberapa masalah teknis, tapi sedikit jika dibandingkan dengan pelaksanaan UKG tahap satu. Untuk DKI Jakarta yang dimulai pada hari ini, idealnya akan lebih lancar dibanding daerah lain," ucap Sulistiyo kepada Kompas.com, Selasa (9/10/2012).

Menurut pengamatannya, sedikit masalah teknis itu antara lain seperti kemunculan data guru yang masih tidak sesuai dengan kompetensi mata pelajarannya, atau ada beberapa daerah yang belum dapat login, dan soalnya tidak muncul lagi.

"Ya, masih ditemukan beberapa masalah teknis di jaringannya juga," katanya lagi.

Berkaitan dengan nilai UKG, Sulistiyo menuturkan pencapaian nilai UKG para guru masih dianggap belum membaik, bahkan kemampuan guru, terutama para senior masih jauh dari harapan.

"Nilai UKG, insyaallah juga belum membaik. Masih banyak para guru yang kemampuannya masih di bawah rata-rata, memang belum sesuai harapan. Di samping itu, soal-soal yang dikerjakan juga belum sesuai benar dengan kisi-kisi yang disediakan," katanya lagi.

Ia juga menilai, capaian angka yang dihasilkan para peserta UKG online ini memang hanya diperuntukkan sebagai pemetaan para guru.

"Jadi ketika nilai UKG tidak baik, ini sekaligus sebagai cermin bahwa pendidikan dan pembinaan guru yang terjadi selama ini masih jauh dari sempurna," tandasnya.

UKG gelombang dua ini, dipandangnya akan lebih banyak guru yang lebih siap mengikuti UKG. Peserta tidak lagi takut menghadapi ujian secara daring tersebut.

"Rata-rata mereka sudah lebih siap menghadapi ujian. Meski tetap disayangkan, sosialisasi tentang UKG juga belum membaik, sehingga menyebabkan pemahaman guru terhadap UKG dan hasilnya masih sangat variatif, masih banyak yang jauh dari memadai," katanya lagi.

Sulistiyo juga mengkritisi sial penyebutan lulus dan tidak lulus yang masih belum dimaknai dengan benar. Padahal yang perlu dikomunikasikan dengan baik soal pemanfaatan hasil UKG adalah untuk pemetaan guru.

"Yang paling penting kan pemenuhan janji pemerintah yang akan melatih dan membina semua guru, biat tidak menjadi, "omdo"," ujarnya.

Sumber

Kompas Edukasi

"Yang penting itu bagaimana keterwakilan sekolah di pedalaman supaya siswanya bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN)," kata Iwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2012) siang.

Iwan menjelaskan, keterwakilan sekolah di daerah dapat diangkat dengan cara memperbaiki data dan peta seluruh sekolah berdasarkan kualitasnya. Pasalnya, selama ini dia menilai mahasiswa di PTN, khususnya PTN favorit, lebih didominasi para pelajar dari kota-kota besar. Bahkan, bila dikerucutkan lagi, masyarakat dari Pulau Jawa adalah sebagian besarnya.

"Kenyataannya lain, anak-anak berlian seperti tertutup lumpur karena sekolahnya kurang bagus, sedangkan anak-anak dari sekolah bagus seperti beling yang dipoles sehingga menyerupai berlian," ungkapnya.

Jalur masuk ke PTN kemungkinan akan berubah mulai tahun depan. Majelis Rektor PTN sampai saat ini masih terus merumuskan proporsi di setiap jalur masuknya. Meski belum final, Ketua Majelis Rektor PTN Idrus Paturusi menyampaikan, pintu masuk PTN melalui jalur undangan akan diperlebar menjadi 90 persen, sisanya disiapkan untuk para siswa yang lulus di tahun pelajaran sebelumnya.

Menurut Iwan, proporsi 90 persen jalur undangan untuk saat ini belum baik dilaksanakan. Pasalnya, selain lemahnya data mengenai sekolah berdasarkan kualitas, pemerintah juga dituding memutuskan kebijakan itu tanpa riset yang jelas.

"Katanya mau membangun budaya riset di universitas maka semua kebijakan harus berdasarkan riset. Nah, keluar angka 90 persen itu risetnya dari mana," pungkasnya.

Sumber

Kompas Edukasi

Pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen mengatakan, rencana itu belum tepat dilaksanakan dalam waktu dekat. Setidaknya sampai layanan dan mutu pendidikan dapat dibangun merata secara nasional.

"Rencana itu untuk saat ini belum tepat. Kenapa? Karena kualitas pendidikan belum merata," kata Abduhzen kepada Kompas.com, Kamis (13/9/2012), di Jakarta.

Ia menyampaikan, kebijakan sebelumnya soal 60 persen jalur undangan untuk masuk ke PTN juga belum optimal. Sejumlah ketidaksiapan di lapangan akhirnya memicu kecurangan.

"Manipulasi nilai akan banyak, karena sekolah berlomba meloloskan anak-anak," ucapnya.

Untuk diketahui, masuk PTN melalui jalur undangan dilakukan berdasarkan rekomendasi sekolah atas nilai rapor. Setiap sekolah memiliki jatah berbeda yang ditentukan oleh akreditasinya. Sekolah terakreditasi A mendapat jumlah terbesar, yakni 50 persen jumlah siswa yang lulus masuk dalam rekomendasi sekolah ke jalur undangan.

"Apalagi kalau menggunakan nilai UN, manipulasi mungkin akan lebih banyak," tandasnya.

Sumber

Kompas Edukasi

"Jangan jadikan UN sebagai bobot nilai masuk PTN dan tetap diadakan jalur ujian tertulis untuk SNMPTN seperti pada biasanya," kata ketua FSGI Retno Listiarty saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2012).

"Jadi, sekali lagi jangan jadikan UN penentu masuk PTN, karena selama 2011 saja, kecurangan yang ditemukan sangat masif dan sistemik di 14 daerah. Jadi naif kalo nilai UN akan dijadikan bobot masuk PTN," tegasnya.

Menurutnya, sistem tes tertulis masih menjadi metode seleksi yang tepat meski juga diwarnai sejumlah kelemahan. Namun, jumlah kasusnya tidak banyak.

"Kalo bagi saya, sistem tes tertulis, meski ada kelemahan, namun tetap menjadi metode penerimaan yang lebih transparan dan selama bertahun-tahun terbukti baik. Nyaris kita tidak pernah mendengar ada kunci jawaban atau soal beredar untuk SNMPTN/sipenmaru, bahkan UMPTN jaman dulu, paling banter ditemukan joki, itupun jumlahnya tidak banyak," tuturnya.

Guru SMAN 13 Jakarta ini juga menyarankan pihak pemerintah tidak boleh lagi membantah kecurangan yang terjadi, sebab kecurangan UN sudah semakin masif, sistematik dan struktural. Selain itu, Retno juga mengimbau kepala daerah, kepala dinas, dan kepala sekolah untuk tidak menganggap hasil UN sebagai prestasi pendidikan daerah.

"Karena masih naif itu soal kecurangannya," tandasnya

"Sementara Permendikbud masih dalam proses pengkajian, saat ini dukungan dari kami adalah membina bakat dan minat siswa dari kegiatan-kegiatan mereka. Bahwa para pelajar dapat menjadi lebih mawas diri dan terus meningkatkan prestasinya dari minat dan bakatnya, Saya yakin tawuran akan beres, apalagi banyak pihak yang berpartisifasi mendukung anti tawuran ini, maka mereka semakin percaya diri," katanya kepada wartawan usai menghadiri diskusi publik anti tawuran pelajar di SMA Negeri 54 Jakarta Timur, Jumat (5/10/2012) sore.

Hanya saja, Arfah mengatakan bahwa butuh kesadaran dari generasi muda, terutama pelajar tingkat menengah, untuk menggali bakat dan minatnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Kesadaran ini akan muncul hanya dengan dukungan dari orangtua, guru dan sekolah sebagai institusi yang terdekat dalam kehidupan sehari-sehari.

Selain itu, gerakan bersama penanggulangan konflik tawuran membutuhkan inisitif dari para pemangku kebijakan. Inisiatif ini, lanjut Arfah, sedang diupayakan kementerian untuk mendorong semua pihak serius menuntaskan tawuran. Kementerian disebutnya akan terus menggodok peraturan-peraturan yang akan diterapkan bagi pelajar, guru dan sekolah yang terlibat dalam aksi tawuran.

Sumber

Kompas Edukasi

Salah satu kebijakan pemerintah Selandia Baru yang menguntungkan untuk mahasiswa internasional adalah standar biaya pendidikan yang akan disamakan dengan warga lokal. Dengan keunggulan yang sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, biaya studi di Selandia Baru tergolong jauh lebih murah dibandingkan di Australia.

"SPP di Selandia Baru sangat murah karena dianggap sama dengan mahasiswa domestik. Pemerintah memberikan subsidi untuk itu sehingga diharapkan dengan ini mahasiswa yang belajar di Selandia Baru semakin banyak," kata Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN, David Taylor di Gedung JICA Kemendikbud, Jakarta.

Untuk program master kelas regular, biaya pendidikan berkisar mulai dari 13.000-50.000 dollar Selandia Baru. Selain itu, selalu ada beberapa program istimewa khusus untuk mahasiswa program master atau doktor yang mampu memberikan kontribusi, misalnya mengajar di masyarakat.

Beasiswa tentu juga ditawarkan. David menjelaskan dalam waktu dekat ini ada 10 tenaga pendidik yang mendapat beasiswa untuk belajar di Selandia Baru melalui kerja sama dengan Kemendikbud.

"Di bidang perguruan tinggi di politeknik antara Indonesia dengan Selandia Baru, kita akan tingkatkan beasiswa," tambahnya.

Sebagai negara dengan usia muda dan bebas dari tradisi-tradisi pengikat, Selandia Baru telah berhasil mencapai kemandirian dalam perjalanannya. Semangat membuat negara yang dikenal sebagai penghasil kiwi ini sebagai sumber alami bagi munculnya ide-ide segar.

“Cara berpikir yang inovatif ini dicerminkan dalam cara kami mengajar dan belajar. Sistem pendidikan kami mengutamakan cara pemikiran dan praktek pengajaran yang inovatif yang jauh melampaui cara belajar menghafal,” tuturnya.

Namun, dia menjelaskan, sebagai bekas jajahan negara Inggris, Selandia Baru memiliki sistem pendidikan berdasarkan sistem prestisius Inggris. Fasilitas, sumber, and staf pengajar yang disediakan memiliki sertifikat atau kualifikasi yang dihargai dan dapat dipindahkan/dimanfaatkan di seluruh dunia.

David mengatakan, Penilaian Pelajar Internasional atau Programme for International Student Assessment (PISA) yang melakukan survei tiga tahunan mengenai taraf prestasi pelajar dari pelajar berusia 15 tahun di negara-negara OECD menempatkan sistem pendidikan Selandia Baru sebagai salah satu yang bergengsi. Selandia Baru secara konsisten duduk di peringkat atas survei terhadap prestasi pelajar.

“Dalam kajian PISA yang paling akhir, para siswa di selandia baru yang berumur 15 tahun itu sudah berperingkat kedua dalam kemampuan membaca, dan peringkat ketiga di dunia dalam ketrampilan matematikanya,” ujar David lagi.

David juga menjelaskan bahwa universitas-universitas Selandia Baru masuk dalam 500 besar survei internasional, seperti The Times Higher Education Supplement dan Shanghai Jiao Tong.

“Tidak hanya itu, di Selandia Baru juga setiap pelajar akan dapat menikmati lingkungan yang menunjang pembelajaran. Di dalam kelas-kelas yang kecil, para pelajar menerima lebih banyak perhatian secara pribadi dari guru-guru mereka daripada yang akan mereka peroleh di bagian dunia lainnya,” paparnya lagi.

Para pelajar internasional akan memperoleh pendampingan secara pribadi yang tidak terbatas oleh tembok kampus. Mahasiswa internasional berhak atas pendampingan di dalam dan di luar ruang kelas.

Sumber

Kompas Edukasi