JAKARTA, KOMPAS.com — Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan segera berganti dengan kurikulum baru pada 2013 mendatang. Pada kurikulum baru nanti, guru tak lagi dibebani dengan kewajiban untuk membuat silabus untuk pengajaran terhadap anak didiknya seperti yang terjadi pada saat KTSP.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih pembuatan silabus pada kurikulum baru nanti. Pasalnya, eksekusi KTSP di lapangan selama ini kedodoran karena kemampuan guru yang beragam dalam membuat silabus.

"Variasi sekolah dan guru itu luar biasa. Ada yang bisa membuat silabus, ada juga yang tidak. Jadi, kalau guru diwajibkan bikin silabus, ya remek," kata Nuh saat berkunjung ke Gedung Kompas, Palmerah, Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Ia menambahkan bahwa pengawasan dan kontrol pendidikan dengan kurikulum yang berjalan saat ini juga sulit dilakukan mengingat masing-masing sekolah berwenang membuat silabus dan menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan cara yang diketahuinya.

"Mengontrolnya susah bukan main. Persepsi masing-masing guru, masing-masing sekolah itu berbeda," jelas Nuh.

Tidak hanya itu, masalah yang cukup signifikan dan berdampak pada anak didik adalah banyak bermunculannya Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan konten tak sesuai. Hal ini disebabkan kemampuan guru dalam membuat soal latihan untuk murid kadang terbatas sehingga penggunaan LKS dijadikan pilihan.

"Munculnya LKS itu kan karena guru kadang susah membuat soal. Kami juga tidak bisa apa-apa karena kan sudah diserahkan pada sekolah," ungkap Nuh.

"Ya itu, makanya muncul Bang Maman, Bang Mimin, Maria Ozawa dalam LKS anak-anak," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi 

SURABAYA, KOMPAS.com — Program Indischools (Indonesia Digital Schools) yang digagas PT Telkom bekerja sama dengan Kemendikbud RI menargetkan terbangunnya 100.000 instalasi titik wifi di semua sekolah di Indonesia hingga akhir 2013 nanti. Fasilitas wifi itu diharapkan mampu menunjang pola pengembangan pendidikan, khususnya pada kurikulum baru tahun depan. 

Sebanyak 100.000 titik wifi tersebut, kata General Manager Divisi Business Service Regional Jatim Firdaus Roeswandi, akan disebar di sekolah-sekolah mulai dari jenjang SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. 

"Di Jatim sendiri, fasilitas wifi kini tengah diinstal di 300 sekolah dari 17.500 titik sekolah yang ditargetkan," katanya, Sabtu (22/12/2012). 

Dia berharap, dengan kemudahan mengakses internet kecepatan tinggi (broadband) di lingkungan sekolah, para pengajar bisa menerapkan sistem pengajaran yang lebih mudah dan menyenangkan bagi pelajar maupun siswa. 

"Tapi, pengawasan dan pemantauan tetap penting dilakukan kepada siswa agar tidak menyalahgunakan penggunaan internet," tambahnya. 

Indischools adalah merupakan program Telkom di bidang pendidikan dari rencana Indonesia Digital Network (IDN) yang akan diimplementasikan sampai 2015. Melalui IDN, Telkom akan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, meningkatkan perekonomian bangsa melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penetrasi akses broadband. 

Indischools tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Direktur Enterprise PT Telkom M Awaluddin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Prof Dr Ainun Na'im, PhD dengan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh. 

Penandatanganan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Anugerah Ki Hajar (Kita Harus Belajar) di Jakarta, awal November lalu. SMA Negeri 5 Surabaya adalah sekolah pertama yang mulai kemarin sudah menerapkan program Indischools.

Sumber
Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelatihan guru dengan metode master teacher ini yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan pelaksanaan kurikulum baru pada 2013 mendatang terus diragukan. Pelatihan yang akan dilakukan selama enam bulan ini dinilai sulit menuai hasil optimal.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan bahwa metode master teacher yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut disangsikan akan berhasil. Menurutnya, guru sendiri akan kesulitan jika kemudian harus menurunkan ilmu pada guru lain dalam jumlah yang banyak.

"Okay-lah untuk tahap pertama ini hanya ribuan saja guru yang harus dilatih. Tapi kan kalau yang dibilang menteri seperti multilevel marketing, berarti semakin ke bawah kan akan semakin banyak guru yang dilatih. Bisa jadi seorang guru mengajar ratusan guru. Ini pelatihan guru, bukan bikin film kolosal Saur Sepuh," kata Ferdiansyah saat dihubungi, Kamis (20/12/2012).

Ia juga mengaku keberatan jika guru ahli untuk program master teacher ini diambil berdasarkan nilai Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kompetensi Guru (UKG). Menurutnya, hasil UKG yang berlangsung Agustus hingga November lalu tidak dapat dijadikan ukuran begitu saja.

"Pelaksanaan UKG juga masih banyak yang belum terlaksana dengan baik. Jika ngambilnya dari situ maka apa iya terus hasilnya baik," ujar Ferdiansyah.

Ia menambahkan bahwa untuk menjadi seorang guru ahli yang terpenting adalah mampu menyampaikan ilmu secara optimal pada anak didiknya bukan hanya sekadar mampu menjawab soal dan meraih nilai tertinggi saat uji kompetensi.

"Guru itu tidak cuma pinter ngerjain soal tapi harus bisa transfer ilmu pada peserta didiknya. Nah, sekarang ada guru yang ngajarnya bagus tapi gugup saat ngerjain soal atau masih gagap teknologi sehingga nilainya rendah. Lalu gimana ini? Tidak bisa uji kompetensi dijadikan standar begitu saja," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Koalisi Pendidikan bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) masih menanti dukungan publik untuk menandatangani petisi terkait penolakan perubahan kurikulum. Munculnya gagasan petisi ini diakibatkan dari langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggap tergesa-gesa dan tak mempunyai alasan kuat dalam merombak kurikulum.

Anggota ICW, Siti Juliantari, mengatakan bahwa petisi tersebut sudah ditandatangani sekitar 500 orang sejak mulai dilempar ke publik melalui situs change.org pada awal Desember lalu. Ia juga menjelaskan bahwa ajakan untuk ikut dalam petisi ini juga disuarakan melalui sosial media yaitu twitter.

"Target awal sekitar 5.000. Saat ini masih sekitar 500. Kami bergerak melalui jaringan dan juga media twitter," kata Tari, saat dihubungi, Kamis (20/12/2012).

Sayangnya, petisi ini masih belum diketahui kapan segera akan dirilis dan diserahkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia mengaku hingga saat ini pihaknya masih terus membicarakan waktu rilis yang tepat dan terus menggalang massa.

"Masih dibicarakan terus untuk waktu rilisnya. Inginnya memang lebih cepat, jadi bisa buat orang lain tergerak," jelas Tari.

Seperti diketahui, Koalisi Pendidikan bersama dengan ICW, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) menentang perubahan kurikulum yang dianggap mendadak ini. Untuk itu, tercetuslah membuat petisi online yang ditujukan bagi pihak kementerian dan dapat diakses masyarakat sejak tanggal 5 Desember.

Sumber
Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem baru yang digunakan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 ini dikhawatirkan dapat memunculkan kecurangan pada sekolah terkait dengan nilai siswa yang dimasukkan dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN 2013, Akhmaloka, mengatakan bahwa sekolah sudah diingatkan agar tidak melakukan kecurangan dalam pengisian PDSS karena akan berdampak pada siswa yang bersangkutan jika sudah diterima di perguruan tinggi yang diincar.

"Nanti kan akan kami cocokkan lagi dengan rapor aslinya. Kalau ternyata nilai di rapor asli 7, kemudian dari PDSS nilai jadi 8, ya akibatnya siswa tersebut harus mundur walaupun sudah diterima," kata Akhmaloka, saat dihubungi, Kamis (20/12/2012).

Namun ia memahami terkadang kesalahan data bisa juga disebabkan oleh human error. Oleh karena itu, siswa juga diberi waktu untuk melakukan verifikasi terhadap data yang diisikan sekolah dalam PDSS. Selama rentang waktu yang disediakan, siswa boleh mengubah nilai yang sesuai jika ternyata ada kesalahan sekolah dalam memasukkan data.

"Siswa juga harus verifikasi. Kalau tidak diverifikasi ya berarti datanya sudah benar. Karena saat masa verifikasi selesai, data yang masuk sudah tidak bisa diubah," ujar Akhmaloka.

"Jadi kalau misalnya guru salah memasukkan nilai, yang harusnya 7 tapi jadi 6, itu bisa diperbaiki saat verifikasi. Tapi kalau nilai asli 7 kemudian di PDSS jadi 8, siswa juga harus koreksi ya. Karena nanti efeknya pada siswa sendiri," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi

MALANG, KOMPAS.com — Sebanyak 48 SMA di sejumlah daerah masuk daftar hitam Universitas Brawijaya  Malang, Jawa Timur. Sekolah-sekolah tersebut dinilai telah memalsukan data sehingga pada tahun ini mereka tidak mendapatkan jatah siswanya untuk masuk kampus tersebut
 "Tahun lalu, ke-48 SMA ini telah memalsukan data siswanya agar bisa diterima di UB (Universitas Brawijaya) melalui jalur undangan. Dari 48 SMA ini tidak satu pun yang berasal dari Kota Malang," kata Rektor UB Prof Dr Yogi Sugito di Malang, Kamis (20/12/2012).

Yogi mengemukakan, indikasi kecurangan dan pemalsuan data siswa tersebut diketahui ketika ada siswa yang berprestasi, tetapi tidak didaftarkan oleh sekolahnya. Namun, ada siswa (temannya) yang tidak berprestasi atau rangking justru didaftarkan dan diterima di UB.

Ia mengakui, tidak semua sekolah melakukan input data siswa yang salah itu dilakukan dengan sengaja. Ada yang sengaja dan ada pula yang tidak disengaja, tetapi UB tetap memasukkan sekolah tersebut dalam daftar hitam sehingga pada tahun ini tidak ada kuota untuk SMNPTN jalur undangan.

Sejumlah kriteria yang menjadi acuan itu di antaranya adalah berdasarkan rata-rata skor SMNPTN secara nasional, rata-rata indeks prestasi komulatif (IPK) siswa yang saat ini kuliah di UB, akreditasi sekolah bersangkutan serta popularitas sekolah berdasarkan data dari dinas pendidikan setiap daerah.

SMNPTN melalui jalur seleksi rapor (jalur undangan) tahun 2013 kuotanya akan diperbesar hingga 50 persen. Dan tahapan SMNPTN 2013 sudah dimulai dengan pengisian pangkalan data siswa (PPDS) sejak Senin (17/12/2012) hingga 8 Februari mendatang.

Sumber
Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama ini, pemerintah selalu menggaungkan untuk meningkatkan daya saing anak bangsa melalui pendidikan agar siap menghadapi tantangan globalisasi. Lantaran hal tersebut, pemerintah kerap menjadikan pendidikan di luar negeri sebagai acuan untuk memperbaiki pendidikan di tanah air.

Praktisi pendidikan dari Universitas Paramadina, Abduh Zein, mengatakan bahwa perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia bukan hanya sebatas untuk bersaing saja. Pasalnya, tantangan globalisasi sesungguhnya bukan semata-mata untuk persaingan.

"Sekarang selalu disebut untuk meningkatkan daya saing. Jangan berpikir mau bersaing saja. Karena bersaing ini mau tidak mau dipaksa melihat standar luar," kata Zein, saat focus group discussionMenyoal Kurikulum 2013 di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Menurutnya, terlalu banyak intensitas pemerintah dan masyarakat membandingkan kemudian mengadopsi metode pendidikan dari luar membuat masalah yang sebenarnya terjadi di dalam pendidikan Indonesia sendiri tidak terselesaikan dengan tuntas.

"Bahkan jadi cenderung terabaikan. Tiap negara itu tidak sama. Boleh saja mengadopsi tapi harus tetap dilihat masalah utama di negara sendiri ini apa. Lihat dulu ke dalam," ujar Zein.

Ia memberi contoh bahwa Indonesia memiliki banyak sekolah pertanian baik dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya negara yang dikenal dengan negara agraris ini tidak mampu mengembangkan sektor pertanian dengan baik. 

"Bahkan bahan pokok kita sebagian besar masih diimpor. Ini karena terus melihat ke luar. Sehingga potensi dan ciri khas yang dapat dikembangkan dalam pendidikan jadi terabaikan," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com- Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Republik Indonesia (FKPPRI), yang beranggotakan pakar, praktisi, dan pengamat pendidikan menolak kurikulum 2013. Perubahan kurikulum dinilai tidak berdasarkan kajian yang menyeluruh.
"Belum ada riset dan evaluasi  yang mendalam dan sungguh-sungguh tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), baik berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi maupun Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan," kata Koordinator FKPPRI Darmin Mbula dalam surat pernyataan sikap yang diterima, Senin (17/12/2012).
Kurikulum model KTSP yang dikembangkan berdasarkan pedoman dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) menghargai otonomi guru dan sekolah serta keanerakagaman budaya dan konteks setempat.
Kurikulum model KTSP memberi peluang bagi guru dengan harapan model KTSP dapat menjadi pedoman bagi  guru dalam menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah dan potensi daerah masing-masing. Sedangkan kurikulum 2013 jelas tidak menghargai otonomi guru, sekolah, dan daerah.
Kurikulum 2013 amat sentralistik, bertentangan dengan semangat reformasi yang menghendaki desentralisasi, yaitu desentralisasi pengelolaan pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi daerah.
Bukti nyata desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti tercermin dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya di sekolah.
Sebaliknya, untuk kurikulum 2013, baik perencanaan maupun penyusunan silabus serta penyusunan dan penerbitan buku pelajaran ditentukan dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sentralisasi).
Hal ini berdampak pada deprofesionalisasi guru dan mengabaikan konteks sosial budaya dari komunitas lokal yang amat ditekankan oleh model KTSP (2006).
Perubahan atau pergantian KTSP (2006) ke kurikulum 2013 tidak berdasarkan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan serta landasan hukumnya tampak mengada-ada sebagai rasionalisasi perubahan kebijakan.
Penyusunan Kurikulum 2013 tidak berdasarkan kajian yang mendalam dan transparan terhadap situasi yang  menjadi alasan kuat perlunya kurikulum 2013. Rumusannya amat sangat normatif berdasarkan spekulasi tanpa dukungan hasil riset dan ujicoba inovasi di lapangan.
Sosialisasi atau uji publik kurikulum 2013 tidak fair, hanya pada kalangan dan waktu terbatas, tidak disertai dokumen kurikulum yang dirancang, hanya dalam bentuk file powerpoint dan tergesa-gesa.
"Masyarakat tidak diberi ruang dengar pendapat, dan ada kesan 'dipaksakan', hanya sekadar legitimasi. Toh Pemerintah tetap akan memaksakan berlakunya kurikulum 2013. Masyarakat bingung seolah-olah dipaksa 'membeli kucing dalam karung', yang belum jelas alasan, tujuan, bentuk, dan isinya," papar Darmin.
Jumlah mata pelajaran dalam kurikulum 2013 dikurangi dengan maksud mengurangi beban belajar siswa, namun muatannya berlipat ganda karena mengikuti alur pikiran kompetensi inti dan jumlah jam pelajaran per minggu ditambah. Dampaknya adalah beban belajar siswa semakin berlipat ganda.
Selain itu, rumusan kompetensi inti tidak berdasarkan kajian mendalam dan hasil riset dan inovasi. Hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran tidak koheren sehingga berdampak meningkatnya kepadatan kompetensi dan materi pada tiap mata pelajaran.

Sumber
Kompas Edukasi