MALANG, KOMPAS.com - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Jawa Timur, membuka jalur beasiswa untuk semua jurusan bagi para penghafal Al Quran dalam penerimaan mahasiswa baru 2012. Dengan menghafal 10 juz Al Quran, calon mahasiswa sudah bisa meraih beasiswa tersebut.

"Untuk tahun ini, UIN Malang membuka jalur beasiswa bagi calon mahasiswa penghafal Al Quran sebanyak 100 orang. Syaratnya hanya dengan hafal 10 juz Al Quran sudah bisa raih beasiswa itu," jelas Helmi Syaifuddin, Ketua SAR UIN Maliki Malang, Kamis (8/3/2012).

Beasiswa tersebut adalah program Haiat Tahfidz Quran (HTQ) UIN Maliki Malang, yang khusus menjaring calon mahasiswa yang memiliki keahlian menghafal Al Quran.

"Model beasiswanya adalah bantuan dari kampus melalui tes mandiri prestasi," katanya.

Proses tes mandiri tersebut, jelas Helmy, setiap calon mahasiswa di tes membaca dan menulis ayat Al Quran. "Kalau nantinya lolos tes hafal 10 juz Al Quran, maka otomatis akan mendapatkan beasiswa," ujar Helmi.

Tak hanya itu, setelah lolos mendapatkan beasiswa, calon mahasiswa akan dibina di asrama UIN Malang, agar terus hafal hingga selesai 30 juz.

"Kalau terus berprestasi, akan terus diusulkan agar kembali dapat beasiswa tahun selanjutnya. Kalau malah tak berprestasi, tidak akan diusulkan dapat beasiswa lagi," katanya.

Lebih lanjut Helmy mengatakan, selain beasiswa untuk penghafal Al Quran, UIN Malang juga telah bekerja sama dengan 9 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang meluluskan santrinya tanpa ada ijazah formal.

"Bagi santri lulusan pondok pesantren yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal bisa diterima di UIN Malang, asal ada ijazah sekolah non formal yang dikeluarkan oleh pesantren yang bersangkutan," paparnya.

Sembilan pesantren yang sudah menjalin kesepakatan dengan UIN Malang itu, di antaranya, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, Al Amien Madura, Gontor Ponorogo.

http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/08/1415394/Hafal.10.Juz.Dapat.Beasiswa.di.UIN.Malang

KOMPAS.com - Kisah Oemar Bakrie, sosok guru dalam lagu yang dinyanyikan Iwan Fals, rasanya masih lebih baik dari kisah yang dialami Nurul Huda (46). Setidaknya, Oemar Bakrie dikisahkan dalam lagu sudah mendapat jaminan sebagai pegawai negeri meskipun gajinya seperti dikebiri.
Ibu guru Nurul sudah 25 tahun menjadi guru honorer dan guru bantu namun belum juga diangkat sebagai pegawai negeri. Bahkan, tiga bulan terakhir ia belum juga menerima honornya.
Dalam lagu itu pula, Oemar Bakrie masih bisa pulang naik sepeda kumbang. Namun Ibu Guru Nurul yang mengajar di SD Negeri 1 Sidodadi, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) itu terpaksa hidup terpisah dari keluarganya di Palembang, Sumsel dan baru bisa bersua sebulan sekali karena tempat mengajarnya yang berjarak sekitar 100 kilometer dari rumahnya.
Untuk mencapai daerah tempatnya mengajar, Nurul harus naik kapal cepat (speedboat) yang hanya berangkat sehari sekali dari Palembang. Perjalanan kapal itu ditempuh sekitar empat jam sehingga tak mungkin Nurul pulang tiap hari. Apalagi, tarif kapal cepat sebesar Rp 140.000 pulang pergi dermaga Benteng Kuto Besak Palembang-Dermaga Jalur 27, Kecamatan Air Sugihan, OKI membuatnya berpikir panjang untuk sering-sering pulang.
Honornya sebagai guru bantu pada 2011 yang hanya Rp 1 juta sebulan itu sudah sangat terbatas untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya yang sudah duduk di bangku SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
"Bagi saya tarif pulang pergi cukup mahal, jadi tak mungkin saya pulang sering-sering," katanya ditemui di rumahnya di sebuah lorong kecil di Palembang, Sabtu (3/3). Nurul menjadi guru bantu di SD Negeri 1 Sidodadi, Air Sugihan, OKI berdasarkan surat keputusan (SK) sejak Januari 2004. Sejak tahun 1987 hingga 2003 ia telah berpindah-pindah mengajar sebagai guru honorer di empat SD dan satu TK di Palembang.
Beberapakali ia mengikuti seleksi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai kabupaten di Sumsel namun tak berhasil juga. Akhirnya, ia lolos sebagai guru bantu dengan SK yang berlaku selama setahun. SK habis masa berlaku Pada Desember 2011, SK pengangkatannya sebagai duru bantu telah berakhir masa berlakunya. Namun hingga Maret ini belum ada pembaharuan. Akibatnya, statusnya kini tak jelas.
Honor tiga bulan pun tak jua ia terima. Nasib ini juga dialami 599 guru bantu lain di Sumsel. Kendati demikian, ia tetap bekerja. "Sekolah masih membutuhkan guru," kata guru yang mengampu sebagai guru kelas dua itu.
Ia mengenang, awalnya sempat berkecil hati melihat desa terpencil tempatnya ditempatkan. Jalan desa masih berupa tanah dan berlumpur saat hujan. Belum lagi cerita-cerita masih banyaknya gajah liar sempat membuatnya nyaris patah semangat. Namun, delapan tahun berlalu, ia justru semakin membaur dengan masyarakat yang sebagian besar transmigran dari Jawa tersebut.
"Mereka menerima saya dengan baik," ucapnya. Di Kecamatan Air Sugihan itu, Nurul tinggal di Desa Nusakarta yang jaraknya masih 4 Km dari sekolahnya. Di sana ia menempati ruang belakang bangunan kantor Partai Kebangkitan Bangsa yang sudah jarang terpakai.
Ia mendapat izin dari kepala desa setempat untuk menggunakan bangunan tanpa perlu membayar sewa sehingga tak menambah pengeluarannya. Ruangan tempatnya tidur, memasak, dan beraktivitas seharian itu sungguh bersahaja. Ruang berukuran sekitar 2x4 meter persegi itu masih berlantai tanah. Atapnya dari daun nipah yang sering bocor saat hujan.
Di sanalah ia tinggal seorang diri. Menjelang tengah malam, penerangan minim karena listrik diesel hanya menyala sampai pukul 22.00. Ia hanya menggunakan lampu minyak untuk penerangan sekedarnya. "Kalau takut, saya tidur di tempat tetangga sebelah," tuturnya.
Dari tempatnya tinggal itu, perempuan lulusan Sekolah Pendidikan Guru Kayu Agung, Kabupaten OKI, itu berangkat ke sekolahnya dengan naik sepeda motor. Selama mengajar di sana, tak sekalipun kaki Nurul mengenal sepatu "cantik" seperti ibu-ibu guru di sinetron. Ia selalu menggunakan sepatu bot untuk menghadapi jalanan yang kerap berlumpur.
Di sekolah, ia berganti dengan sandal. Berbagai pengalaman ia alami di desa itu. Tak terhitung lagi berapa kali ia jatuh dari sepeda motor karena terpeleset di jalanan yang berlumpur.
"Saya pernah jatuh tak bisa bangun karena tubuh saya tertimpa sepeda motor sampai berbaring di jalan hampir satu jam karena tak ada juga orang lewat yang bisa dimintai bantuan. Pernah juga saya masuk parit penuh air karena terpeleset lumpur.
Jalan kaki sampai 2 Km karena lumpur terlalu parah sehingga tak bisa dilewati sepeda motor pun sudah pernah," tuturnya.
Jika diukur dengan pendapatannya sebagai guru bantu apalagi honornya yang saat ini tak jelas itu, semua kesulitan itu seolah tak cukup berharga untuk dijalani. Untuk kehidupannya sehari-hari saja, pendapatannya sudah sangat terbatas.
Harga bensin di daerahnya mengajarnya itu mencapai Rp 9.000 per liter karena bensin harus diangkut dari kota yang cukup jauh jaraknya.
Di luar honornya sebesar Rp 1 juta, ia hanya menerima tunjangan fungsional yang turun enam bulan sekali dengan besaran tak tentu. Tunjangan terakhir yang ia terima tahun 2011 sebesar Rp 1,7 juta. Di luar itu, tak ada tambahan sama sekali.
"Tunjangan hari raya pun kami ini tak pernah dapat," katanya. Pekerjaan sampingan seperti memberi les atau mengajar sekolah lain pun tak ada di kawasan pedesaan itu.
Pendapatan Nurul yang amat minim membuatnya kesulitan mengembangkan kompetensi seperti membeli buku tambahan maupun sekolah lagi.
Untuk kebutuhan dan biaya sekolah anak-naka di Palembang dan Jakarta, pendapatan suaminya Ardani (52) yang bekerja sebagai PNS di bagian perlengkapan Dinas Perkebunan Sumsel menjadi sandaran utama. Nurul menjalani panggilannya sebagai pengajar sambil terus berharap dapat diangkat menjadi PNS.
Salah satunya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan di masa pensiun. Saat ini, perempuan satu cucu itu adalah satu-satunya guru bantu yang belum diangkat di Kecamatan Air Sugihan, OKI. Awal tahun 2012 ia berangkat ke Jakarta bersama Forum Komunikasi Guru Bantu Sumsel untuk mengadukan permasalahannya pada Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kami mendesak Pak Presiden SBY agar segera menandatangani rancangan peraturan pemerintah pengangkatan guru bantu menjadi PNS agar nasib kami tak terkatung-katung lagi seperti sekarang ini. Saya berharap SK PNs yang keluar, tak berharap lagi SK guru bantu diperpanjang," ucapnya.
Ribuan guru memprihatinkan Ketua Umum Forum Komunikasi Guru Bantu Sumatera Selatan Syahrial (43) mengatakan, saat ini masih ada 599 guru bantu dan sekitar 14.000 guru honorer di Sumsel. Kondisi mereka memprihatinkan karena rendahnya pendapatan.
Honor guru bantu saat lancar besarnya Rp 1 juta sebulan sedang guru honorer bervariasi antara Rp 75.000 sampai Rp 300.000. Imbalan mereka ini masih di bawah upah minimum regional Sumsel 2012 yang besarnya Rp 1.195.200 sebulan. Adapun pendapatan guru PNS minimal Rp 1,5 juta dan bisa di atas Rp 2,5 juta sebulan.
"Saya benar-benar berharap pemerintah terbuka mata hatinya melihat kondisi para guru bantu dan honorer ini. Pengabdian mereka luar biasa, tapi seolah tak ada penghargaan dari pemerintah," katanya.
Menurut Syahrial, sekitar 7.000 guru bantu dan honorer di Sumsel sebenarnya sudah memenuhi syarat pengangkatan sebagai PNS. Kuncinya adalah kesediaan Presiden SBY untuk menandatangai rancangan peraturan pemerintah soal pengangkatan guru bantu dan honorer menjadi PNS.
Kisah Nurul hanyalah satu dari kisah getir ribuan guru bantu dan honorer di negeri ini. Entah sampai kapan. (Irene Sarwindaningrum)
http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/05/16525247/Masih.Lebih.Baik.Oemar.Bakrie 

JAKARTA, KOMPAS.com - Selandia Baru membuka kesempatan kepada mahasiswa Indonesia lulusan S-1 untuk melanjutkan studi master dan doktoral di negara tersebut. Stijn Te Strake, Senior Adviser ENZ, mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya pesat di dunia. Sementara, menurutnya, Selandia Baru adalah salah satu sektor pendidikan yang paling dinamis, sehingga banyak keserasian antar keduanya.

Kesempatan studi itu diberikan melalui New Zealand-ASEAN Scholars Award (NZ-AS) yang merupakan program beasiswa dari Selandia Baru bagi kandidat asal negara-negara ASEAN. Jenjang pendidikan yang bisa ditempuh S-2 dan S-3.

Sebanyak 50 beasiwa ditawarkan untuk Indonesia. Beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MTAF) melalui New Zealand Aid Programme ini mengharapkan, para kandidat mampu memaparkan relevansi program studi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan strategi pembangunan di Indonesia.

Beasiswa New Zealand-ASEAN Scholars Award memfokuskan pada bidang pertanian, geothermal, dan penanggulangan resiko bencana.

Apa saja kualifikasinya?

Beasiswa diprioritaskan:
- Calon pelamar dengan latar belakang kandidat dari Indonesia bagian Timur untuk mengembangkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk pembangunan di wilayah tersebut.
- Diprioritaskan yang berasal dari institusi pemerintah, baik dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain-lain.
- Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEFL minimal 513, memiliki gelar akademik yang kut dan relavan sesuai kualifukasi yang diajukan, dan minimal memiliki pengalaman kerja 2 tahun.

Fasilitas yang ditawarkan dalam program beasiwa:
- Tiket pulang-pergi;
- Biaya pendidikan penuh;
- Tunjangan uang saku;
- Biaya hidup sehari-hari;
- Asuransi kesehatan dan perjalanan.

Bagi yang berminat, pendaftaran dibuka hingga 11 April 2012. Kandidar terpilih akan diberangkatkan ke Selandia Baru pada Februari atau Juni 2013, untuk menjalani studi di salah satu dari delapan universitas di negara tersebut, antara lain Auckland University of Technology (AUT), Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, Victoria University of Wellington dan University of Wakaito, dan Unitec Institute of Technology.

Informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini, silakan kunjungi situs web http://www.nzembassy.com/indonesia
http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/24/09435141/Peluang.Berburu.Beasiswa.ke.Selandia.Baru

BALI, KOMPAS.com — Pemahaman dan kesiapan Indonesia mewujudkan internasionalisasi di bidang pendidikan tinggi perlu diwujudkan dengan kolaborasi yang signifikan dengan negara-negara di dunia sebagai partner. Meningkatnya pergerakan komunitas internasional di seluruh dunia seiring globalisasi perlu dipahami secepatnya.
Demikian diungkapkan Direktur Nuffic Neso Indonesia Marrik Bellen saat membuka seminar dan workshop "Internationalisation on Higher Education: Challenges and Opportunities for Indonesian-Dutch Academic Collaboration" di Bali, Selasa (7/6/2011).
Seminar yang dilaksanakan atas kerja sama Nuffic Neso Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tersebut diselenggarakan selama dua hari hingga Rabu (8/6/2011).
Marrik mengatakan, seminar ini menjadi satu titik utama yang membuka kesempatan berbagi informasi antara Pemerintah Belanda dan Indonesia mengenai konsep internasionalisasi pendidikan tinggi. Menurutnya, perlu dibangun dan diperkuat sebuah forum yang berkesinambungan untuk saling memahami dan berbagi tentang manfaat dari kerja sama pendidikan tinggi antara kedua negara.
"Saya pikir ini adalah sesi berbagi tentang informasi yang akan membantu kita semua, institusi pendidikan tinggi, untuk membuka celah kerja sama studi, khususnya di Belanda dan apa saja mengenai informasi dan manfaat dari kolaborasi ini," ujar Marrik.
Seminar ini diikuti 30 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung), Unika Soegijapranata, dan Universitas Tarumanegara (Untar).
Hadir sebagai pembicara pada hari pertama seminar antara lain adalah Drs Tom Loran (Course Director-Applied Earth Sciences Senior Project Officer di University of Twente), Belanda; Prof Ahmad Jazidie (Direktur Kelembagaan Dikti Kemdiknas); Prof Safri Nugraha (Guru Besar Fakultas Hukum UI).
Marrik berharap Nuffic Neso Indonesia dapat mendampingi perguruan-perguruan tinggi Indonesia dalam mempersiapkan pergerakan para akademisi dari dan ke Belanda. Menurut data Nuffic Neso, sampai saat ini ada lebih dari 1.500 program studi internasional di Belanda.
 http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/23/02342680/Belanda.Tawarkan.Kerja.Sama.Riset.

JAKARTA, KOMPAS.com - Internasionalisasi pendidikan di Indonesia dengan tujuan memperkuat daya saing bangsa di dunia internasional dinilai salah kaprah. Pendidikan semestinya dititikberatkan pada tujuan kepentingan bangsa, yakni mempertahankan dan mengembangkan jati diri bangsa serta kemandirian bangsa.
Demikian salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam diskusi soal Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi yang dilaksanakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (7/3).
Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan, internasionalisasi pendidikan yang diwujudkan antara lain dalam bentuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), misalnya, justru menguntungkan pihak asing. Hal ini disebabkan sekolah di Indonesia harus membeli kurikulum berikut buku-buku asing. Bahkan, guru asing pun didatangkan dengan fasilitas dan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan guru Indonesia.
”Pemerintah tutup mata ketika penyelenggara pendidikan merendahkan martabat guru dan bangsa kita sendiri,” kata Retno.
Menurut dia, pendidikan mestinya mendorong anak memiliki rasa bangga kepada bangsanya sendiri. Namun, kenyataannya, pendidikan yang dianggap unggul adalah yang bangga pada sistem pendidikan negara lain serta merasa ”minder” pada kemampuan bangsa sendiri.
Diskriminasi sosial
Lebih parah lagi, internasionalisasi pendidikan menimbulkan diskriminasi sosial karena hanya anak keluarga kaya yang bisa menikmati pendidikan ”internasional”. Kalaupun diberikan kuota 20 persen untuk siswa miskin, hanyalah untuk pencitraan bahwa pemerintah memperhatikan keluarga miskin.
”Pemerintah tidak merasakan bagaimana perasaan anak-anak miskin di tengah mayoritas keluarga kaya yang fasilitas serta lingkungan sosialnya jauh berbeda,” kata Retno.
Bagi sekolah yang menyelenggarakan kelas reguler dan kelas internasional pun kondisinya tetap saja menimbulkan diskriminasi. Hal ini disebabkan fasilitas di kelas internasional dilengkapi penyejuk ruangan (AC), meja dan kursi bagus, proyektor untuk pengajaran, dan sebagainya. Adapun di kelas reguler, fasilitas seadanya.
”Kita sudah melihat RSBI bermasalah, kini Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi pun tetap saja memiliki roh UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi,” kata praktisi pendidikan Dharmaningtyas.
Menurut dia, internasionalisasi pendidikan hanya akan membuka peluang komersialisasi pendidikan. Hal ini membuka pintu bagi pemilik modal asing untuk memasarkan jasanya di bidang pendidikan ke Indonesia. Padahal, pendidikan semestinya harus bebas dari intervensi asing.
Faldo Maldini, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, mengatakan, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dalam pendidikan, jangan ada celah mengembangkan diskriminasi antara kaya dan miskin. ”RUU PT jangan menjadi UU BHP jilid kedua,” ujarnya.
Raihan Iskandar, anggota Panitia Kerja RUU Pendidikan Tinggi dari Fraksi PKS, mengatakan, pembahasan RUU PT ditargetkan tuntas pada akhir Maret ini. Masukan dari berbagai pihak dibutuhkan untuk membuat payung hukum baru ini memberi akses pendidikan tinggi bermutu bagi semua lapisan masyarakat. (ELN)
 http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/08/08255491/Internasionalisasi.Pendidikan.Salah.Kaprah

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai rata-rata sementara hasil uji kompetensi awal (UKA) guru tidak memuaskan. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Ia menjelaskan, dari hasil pemindaian yang baru berjalan 82 persen, diperoleh nilai rata-rata guru SD hanya mencapai angka 35 dari 100 soal yang dikerjakan.
"Per hari ini, pemindaian nilai UKA baru mencapai 82 persen. Dari data yang ada sementara, saya semakin yakin  tentang pentingnya UKA ini. Kenapa? Ketahuan semua kualitas dan kompetensi kawan-kawan kita, guru SD rata-rata nilainya hanya 35, dan guru IPA/IPS rata-rata nilainya hanya 46," ujar Nuh di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (8/3/2012) malam.

Oleh karena itu, lanjutnya, hasil sementara ini menciptakan kemungkinan kuota sertifikasi guru tahun 2012 sebanyak 250 ribu tidak  akan terpenuhi.

"Ya tidak apa-apa jika tidak terpenuhi. Tidak boleh dipaksakan. Kalau memang ada sisa kuota, ya biarkan. Masa harus dipaksakan penuh? Padahal kualitas gurunya tidak sesuai," ujarnya.

Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu ribuan guru honorer menuntut kejelasan status di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka berharap pemerintah segera menepati janji untuk menaikkan status mereka menjadi guru PNS.

Menanggapi itu, pemerintah langsung memberikan sinyal cepat. Sertifikasi guru honorer akan diselesaikan dalam waktu cepat. Uji kompetensi awal pun telah digelar dua pekan lalu. 
http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/09/08310552/Dari.100.Nilai.Rata-rata.Uji.Kompetensi.Guru.Hanya.35