MEDAN, KOMPAS.com  - Rencana pemerintah menghapuskan ujian tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)  mulai tahun 2013, dinilai belum tepat. Seperti diketahui, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mewacanakan bahwa tahun depan SNMPTN tulis ditiadakan dan diganti dengan jalur undangan.

"Sebaiknya ditunda dulu paling tidak sampai tahun 2014, sambil menunggu semua perangkat mau pun prosedurnya selesai dibahas. Kalau tahun 2013 saya nilai terlalu tergesa-gesa," kata Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Prof Ibnu Hajar, di Medan, Senin (23/7/2012).

Ibnu mengatakan, pihaknya menyadari rencana penghapusian ujian tulis bertujuan memperluas kesempatan keterwakilan siswa lokal dan memperbesar angka partisipasi siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Akan tetapi, ia berharap, prosesnya berjalan secara objektif. Mengingat, jika pintu masuk hanya melalui jalur undangan, maka penentu utama adalah nilai siswa saat di SMA.

"Ini butuh persiapan yang cukup matang untuk melakukannya. PTN harus memiliki database nilai siswa dari semua semester sehingga benar-benar bisa mengetahui secara jelas kualitas siswa. Majelis Rektor saat ini sedang membahas teknisnya bagaimana, sebab kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada sekolah," katanya.

Menurut dia, jika nantinya pada tahapan pembahasan dengan melibatkan seluruh rektor PTN di Indonesia disepakati penghapusan ujian tulis SNMPTN pada tahun 2013, diharapkan hal itu sebagai tahapan transisi dan pemberlakuannya baru benar-benar dilaksanakan pada 2014. Database calon mahasiswa dinilai penting untuk mengukur tingkat intelektual calon dan penilaiannya bukan hanya dari sekolah.

"Saat ini kan, PTN belum mempunyai database tentang prestasi siswa yang akan masuk ke PTN. Kalau tahun depan diberlakukan oleh pemerintah, parameter apa yang akan menjadi landasan PTN untuk mengukur prestasi siswa yang akan masuk ke PTN," ujar Ibnu.

Meski demikian, kata Ibnu, jika hal tersebut menjadi keputusan Kemdikbud, maka PTN akan menjalankannya. "Jalur undangan merupakan bentuk pengakuan perguruan tinggi terhadap hasil belajar siswa berdasarkan nilai rapor. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan perguruan tinggi harus dibalas dengan kejujuran oleh pihak sekolah tanpa memanipulasi nilai siswa," katanya.

Sumber

Kompas Edukasi

KOMPAS.com - Tabiat pejabat Pemerintah Indonesia selalu memiliki ciri suka membangun dengan menghancurkan bangunan, konsep, dan program kerja yang dianggapnya lama.

Padahal, realitas sosialnya masih cukup signifikan untuk dijalankan dan ditumbuhkembangkan jadi sesuatu yang lebih bermanfaat guna menghasilkan kebermanfaatan lebih besar.

Upaya membuat kebaruan juga dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berencana mengubah bangunan, konsep, dan program kerja lembaga pendidikan tinggi seni bernama Institut Seni Indonesia (ISI) menjadi Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI). Dasar perubahan itu konon karena berubahnya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

”Tahun 2012, kami akan lakukan konversi institut yang selama ini ada. ISI akan dikonversi menjadi ISBI atau Institut Seni dan Budaya Indonesia,” kata Mendikbud M Nuh pada Dialog Budaya dalam Rangka Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Nasional Kebudayaan di Jakarta, Senin, 12 Desember 2011.

Menurut M Nuh, selama ini, ISI lebih ditekankan kepada seni, baik pertunjukan maupun lainnya. Namun, sejalan dengan masuknya kebudayaan, kesenian tidak dapat berdiri sendiri.

Bukan hal baru

Dalam laman http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/utama/ide-pendiria-2.html berjudul ”Ide Pendirian Institut Seni dan Budaya, Bukti Keseriusan Kemdiknas” dikabarkan sebagai berikut. Ide Mendiknas itu merupakan bagian dari keseriusan Kemdiknas merawat kekayaan seni-budaya Indonesia.

Menurut Mendiknas, ISBI memiliki tiga peran. Pertama, menjaga dan merawat warisan budaya. Kedua, melakukan kreasi produk seni dan budaya dengan budaya baru. Ketiga, memperkuat hubungan antaranak bangsa. Namun, lanjut M Nuh, ’’Jangan hanya berhenti kepada perawatan, juga promosi atas budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.’’ Informasi ini diunggah ke laman tersebut pada 21 Juni 2011, jauh sebelum perubahan Kemdiknas menjadi Kemdikbud diumumkan pada Oktober 2011.

Kalau rencana mengubah ISI menjadi ISBI hanya berdasarkan pemikiran seperti di atas, jauh sebelum rencana tersebut mengemuka, paling tidak ISI Yogyakarta, ISI Denpasar, dan ISI Surakarta sudah menjalankan konsep pendidikan tinggi seni berbasis budaya, seperti termaktub dalam visi, misi, ataupun tujuan penyelenggaraan pendidikan seni yang mereka kelola.

ISI Yogyakarta, misalnya, menggariskan tujuan pendidikan tinggi seni untuk menghasilkan sarjana seni yang peka dan tanggap terhadap masalah sosial budaya, secara etik, moral, dan akademik melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan tinggi.

Tujuan tersebut memiliki kompetensi yang signifikan, di antaranya mampu menciptakan dan mengekspresikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk karya seni yang dapat dipertanggungjawabkan. Mampu mengkaji dan menganalisis fenomena seni-budaya. Mampu menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif, dan profesional. Mampu mengelola kegiatan seni-budaya serta mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan mampu mengembangkan pendidikan seni sesuai dengan kompetensi dan jiwa zamannya.

Sementara itu, himne ISI Yogyakarta dengan nada optimistis mengumandangkan nada dan syair berbunyi, ’’Kembangkan daya cipta berkreasi/Tuntut ilmu dan mari berkarya/Bersatu di bawah panji Saraswati/Bina insan seni Pancasila/Terampil dalam cita rasa junjung budaya bangsa/Sadar dan bertanggung jawab sebagai seniman sejati.’’

ISI Surakarta, seperti dikutip dalam laman mereka (http://www.isi-ska.ac.id/index.php/profil/visimisitujuan), mengusung misi pendidikan tinggi seni dengan mewujudkan pendidikan seni yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mewujudkan pusat kajian seni-budaya Nusantara, laboratorium kekaryaan, dan produksi seni yang responsif dan adaptif terhadap perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, untuk mewujudkan sistem pendidikan seni yang efektif dan efisien. Mendinamisasikan kehidupan seni-budaya dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Mewujudkan pusat informasi yang baik dan benar tentang seni-budaya, serta mewujudkan tata kelola institusi yang profesional dan akuntabel.

Hal senada juga dikumandangkan ISI Denpasar (lihat: http://www.isi-dps.ac.id/profile-umum). ISI Denpasar bertujuan menciptakan dan mempresentasikan beragam gagasan ke dalam berbagai bentuk karya seni dan mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan akademik. Mampu mengkaji dan menganalisis beragam fenomena seni budaya. Mampu menyajikan karya seni secara kreatif, inovatif dan profesional, serta mampu mengembangkan kewirausahaan dalam mengelola kegiatan seni dan budaya.

Administrator pendidikan

Jadi, kalau Kemdikbud tetap ingin mengubah ISI menjadi ISBI, dapat dibayangkan, sistem dan kurikulumnya tidak akan banyak berubah. Kalaupun berubah, yang terjadi, pengelola lembaga pendidikan tinggi seni bernama ISI berubah menjadi bingung. Kebingungan tersebut secara kasatmata terlihat dalam menyusun kurikulum, silabus dan tetek bengek urusan administrasi pendidikan lain.

Kebingungan lain muncul akibat bingung dengan sistem akreditasi yang berdampak pada keharusan dosen menjadi seorang administrator pendidikan seni dan desain yang andal. Dampaknya, para dosen terkadang harus mengesampingkan perannya sebagai seorang desainer dan seniman yang dituntut mampu menghasilkan karya seni dan desain. Hal itu akan berakibat pada terhambatnya proses meneliti dan menulis buku seni dan desain yang menjadi pilihan hidupnya di dunia intelektualitas bidang seni dan desain.

Perubahan ISI menjadi ISBI akan membingungkan kehidupan sivitas akademika terkait dengan kompetensi dan kapasitas intelektual dosen pengajar mata kuliah yang terkadang tidak selaras antara teori dan realitas sosial di ranah industri kreatif.

Pertanyaannya, kalau alasan mengubah ISI menjadi ISBI seperti dipaparkan Mendikbud di atas, padahal realitas sosialnya sebagian besar ISI di Indonesia sudah memilih dan menjalankan konsep berkesenian yang berbudaya sejak 1984 (mengacu berdirinya ISI Yogyakarta) lewat visi misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan, seyogianya rencana tersebut ditakar ulang demi kenyamanan bersama. Dan, untuk itu, biarkan ISI tetap menjadi Institut Seni Indonesia dengan segala lokalitas dan keunikannya masing-masing. Bagaimana Pak Menteri?

Sumbo Tinarbuko Dosen Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta

Sumber

Kompas Edukasi

Oleh Agus Suwignyo

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa mulai 2013 mahasiswa perguruan tinggi negeri hanya membayar sumbangan pembinaan pendidikan sebesar Rp 2 juta per tahun. Untuk itu, dikatakan bahwa pemerintah akan menanggung seluruh biaya operasional PTN dengan alokasi Rp 5 triliun-Rp 6 triliun per tahun (Kompas, 18 Juli 2012). 

Jika pernyataan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) ini terwujud, nantinya biaya kuliah di PTN akan setara dengan biaya 20 tahun lalu ketika belum terjadi gelombang liberalisasi pendidikan. Saat itu, SPP mahasiswa PTN rata-rata Rp 200.000, sedangkan harga es teh manis di Kota Yogyakarta adalah Rp 150 per gelas. Saat ini harga es teh telah mencapai Rp 1.500 per gelas. Angka biaya SPP Rp 2 juta per tahun cukup wajar dan sebanding dengan kenaikan harga es teh. 

Masalahnya, apakah pernyataan tersebut bukan pepesan kosong alias sekadar untuk ”menyeimbangkan” berita-berita penolakan atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) yang baru saja disahkan? Dengan anggaran rata-rata Rp 14,1 triliun per tahun untuk 92 PTN se-Indonesia selama ini, mahasiswa harus membayar biaya kuliah Rp 10 juta hingga 65 juta per tahun (Kompas, 20/7/2012). Jika biaya kuliah dipatok rata-rata hanya Rp 2 juta per tahun, mungkinkah pemerintah menutup seluruh kekurangan biaya operasional PTN secara berkesinambungan? 

Problem utama dalam implementasi kebijakan pendidikan selama ini adalah rendahnya konsistensi dan komitmen pemerintah. Untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru dan perbaikan infrastruktur pendidikan saja pemerintah pusat dan daerah masih sering inkonsisten kendati anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN telah terpenuhi. Berapa lama pemerintah akan mampu (dan mau) menanggung sepenuhnya biaya operasional PTN yang kian mahal? 

Di balik pernyataan Dirjen Dikti sebenarnya terkirim sinyal bahwa pengesahan UU PT merupakan peti mati bagi visi besar pengembangan PTN, misalnya sebagai universitas penelitian berkelas dunia. Ada tiga hal mengapa demikian. 

Pertama, tidak seperti UU Badan Hukum Pendidikan yang penuh ”lubang”, UU PT disusun cukup rapi dari aspek konstitusionalitas sehingga kecil kemungkinan upaya uji materi akan berhasil.

Tidak seperti UU BHP yang menyeragamkan model pengelolaan PT dan bertentangan dengan hak berserikat, sebagaimana diatur Pasal 28 UUD 1945, UU PT menjamin hak itu, baik institusional maupun individual. Penilaian bahwa UU PT membatasi otonomi perguruan tinggi dan memangkas kebebasan akademik tidak bermakna bahwa UU PT inkonstitusional. 

Faktanya, sejumlah peraturan produk Orde Baru yang membuka campur tangan pemerintah pun masih berlaku hingga sekarang. Misalnya Keputusan Dirjen Dikti No 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri, yang merujuk Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1980 tentang Fungsi Pendidikan Tinggi. 

Peraturan-peraturan itu menyubordinasikan kebebasan akademik di bawah kewenangan jabatan struktural yang politis dan sekarang sifatnya melulu administratif. Dua peraturan ini juga dijadikan landasan penyusunan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2010 oleh Ditjen Dikti. 

Pembatasan kreativitas

Kedua, UU PT membatasi kreativitas pengembangan ilmu melalui pengetatan pembukaan program studi (prodi), khususnya yang pohon keilmuannya dinilai tidak jelas (Kompas, 20/7/2012). Proposal untuk membuka prodi manajemen pada fakultas ekonomi, misalnya, berpeluang besar untuk disetujui karena pohon ilmunya jelas dan sudah mapan meskipun prodi manajemen sudah ada di banyak institusi pendidikan tinggi saat ini. 

Sebaliknya, seperti dialami sebuah universitas di Yogyakarta, proposal pembukaan prodi mekatronika sulit disetujui. Bukan hanya pohon ilmunya dianggap tidak jelas, nama mekatronika mungkin juga belum pernah didengar oleh para pejabat Ditjen Dikti. 

Niat melindungi masyarakat dari praktik ilegal penyelenggaraan pendidikan seharusnya dilakukan dengan mendorong kreativitas pengembangan ilmu melalui bidang-bidang yang belum mapan tetapi prospektif. Sebagaimana sejarahnya, tahun 1950-an institusi pendidikan tinggi didirikan di setiap provinsi agar keunggulan khas setiap daerah dapat dikembangkan dan kebutuhan daerah akan tenaga terdidik terpenuhi. 

Pembatasan diperlukan justru untuk prodi-prodi yang telah banyak jumlahnya agar hubungan penawaran-permintaan (supply-demand) di pasar kerja tidak jenuh. Sayangnya, UU PT tidak dilandasi cara pandang demikian. 

Ketiga, dikotomi PTN-PTS (perguruan tinggi swasta) terpancar kuat dalam UU PT. Jika biaya operasional 92 PTN ditanggung pemerintah, berapa dana dari pemerintah untuk PTS yang jumlahnya lebih banyak dan kondisinya lebih bervariatif daripada PTN? Sebaliknya, jika PTN diawasi dalam hal pemanfaatan anggaran, apakah pengumpulan dana masyarakat secara langsung oleh PTS juga diawasi pemerintah dan DPR? 

Jadi, bagi PTS, UU PT diskriminatif. Bagi PTN, UU PT bersifat sentralistis karena pembiayaan PTN akan ditanggung pemerintah, tetapi aspek-aspek kunci manajerial dan akademik diambil alih. Untuk dunia pendidikan tinggi Indonesia secara umum, UU PT membatasi kreativitas keilmuan. 

Oleh karena itu, meskipun konstitusional, UU PT sebenarnya tidak legitimitas karena tidak mewadahi kepentingan para pemangku kepentingan secara seimbang. Jadi, upaya uji materi mungkin bisa berangkat dari aspek legitimasi UU PT.

Agus Suwignyo Pedagog cum Sejarawan Pendidikan FIB-UGM

Sumber

Kompas Edukasi

KOMPAS.com - Siapa yang mempunyai impian bertandang ke Italia? Mungkin Anda menyimpan mimpi itu. Coba wujudkan dengan mengajukan aplikasi beasiswa ini!

MIB School of Management of Trieste, Italia, membuka peluang beasiswa bagi yang berminat dalam bidang pariwisata dan hiburan. Penerima beasiswa juga akan mendapatkan biaya pendidikan dan menghadiri The XII Edition of the International Master in Tourism & Leisure.

Beasiswa yang diberikan mencakup 70 persen dari biaya pendidikan. Adapun, biaya kuliah penuh 18.150 Euro. Biaya untuk beasiswa ini akan mendapatkan potongan langsung dari jumlah keseluruhan biaya pendidikan. Syarat-syarat untuk mengajukan beasiswa tersebut adalah:
*Memiliki nilai akademik yang berkualifikasi dari disiplin ilmu apa pun;
*Fasih bahasa Inggris dan memiliki sertifikat TOEFL, IELTS, atau PTE;
*Memiliki pengalaman hidup yang menarik dan mampu berkembang dalam bekerja.

MIB School of Management akan memberikan beasiswa untuk kandidat terbaik berdasarkan kualifikasi pendidikan, keterampilan pribadi, profesional pengetahuan, dan motivasi yang ditampilkan selama wawancara penilaian. Untuk mengakses beasiswa ini, formulir pendaftaran dapat diselesaikan secara online di www.mib.edu/imtl.

Untuk menyelesaikan aplikasi tersebut, dokumen-dokumen yang harus diserahkan adalah:
1. Sertifikat dan transkrip nilai;
2. Dua surat rekomendasi;
3. Sertifikat yang menunjukkan pengetahuan yang memadai tentang bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS atau PTE;
4. Hasil tes skor penalaran deduktif seperti GMAT (alternatif, verifikasi dapat dilakukan langsung oleh sekolah).

Dokumentasi harus dikirimkan sebelum 24 September 2012 ke sepic@mib.edu.

Selamat mencoba!

Sumber
Kompas Edukasi

YOGYA (KRjogja.com) - Universitas Gajah Mada (UGM) mengusulkan adanya rayonisasi passing grade nilai menyusul penghapusan Ujian Tulis (Utul) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri (SNMPTN). Rayonisasi nilai tersebut perlu dilakukan mengingat selama ini belum ada standar nilai bagi tiap daerah di Indonesia.

 
Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Sc, menuturkan, dengan adanya penghapusan utul SNMPTN maka akan terdapat beberapa permasalahan yang akan ditemui. Diantaranya apakah nilai rapor siswa di sekolah bisa dipercaya. Termasuk apakah nilai Ujian Nasional (UN) sudah dianggap kredibel dijadikan standar nasional masuk PTN.

"Sebenarnya bagaimana mekanismenya belum disepakati. Tetapi disitu mekanisme mandiri dimungkinkan sehingga perlu dibuat rayonisasi dengan passing grade internal rayon," ujarnya ketika ditemui di Balai Senat UGM, Senin (9/7).

Persoalan perbedaan standar nilai rapor, lanjutnya, juga bisa dicarikan solusi misalnya dengan entry nilai rapor tiap semester secara kontinyu dan dibuat semacam database. "Permasalahannya saat ini kita tidak punya database nilai rapor secara nasional. Padahal nilai sekolah itu sangat bervariasi," ungkapnya.

Dituturkan, pemerintah sendiri saat ini telah membentuk pokja untuk menginstrumenkan metode apa yang paling visible dilakukan. Namun demikian, UGM memastikan akan tetap mengikuti mekanisme yang disusun pemerintah.

"Karena ini kebijakan nasional dan UGM sebagai universitas pemerintah, maka UGM harus mengikuti. Tetapi misalnya kita dapat entry data rapor, maka kita akan tetap kontrol sekolah dari segi akreditasi, apakah sekolah punya kemampuan memasukkan siswanya ke PTN dan bagaimana alumni bisa berprestasi di UGM," imbuhnya. (Aie)

Sumber

KRJogja

BANTUL (KRjogja.com) - Masa Orientasi Siswa (MOS) wajib diisi dengan kegiatan edukatif. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengenalan sekolah, menyampaikan materi awal masuk sekolah dan sebagainya. Meski demikian, MOS hendaknya tidak diisi dengan kegiatan kegiatan destruktif namun kegiatan yang mewujudkan kultur sekolah dan mengimplementasikan visi misi sekolah serta Bantul.

SEMARANG, KOMPAS.com — Pakar pendidikan Universitas Diponegoro Semarang Prof Eko Budihardjo menilai, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tulis masih dibutuhkan untuk mengukur kemampuan calon mahasiswa. Pernyataan ini menanggapi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menghapus ujian tulis SNMPTN pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2013 mendatang.

"Tes tulis dalam SNMPTN itu sifatnya prediktif dan memiliki standar karena soal yang diujikan sama untuk semua PTN," kata Eko, di Semarang, Senin (9/7/2012).

Menurut mantan Rektor Undip itu, tes tulis SNMPTN yang sifatnya prediktif dimaksudkan mengukur kemampuan calon mahasiswa sesuai program studi dan selama ini menjadi "saringan" calon mahasiswa untuk masuk ke PTN. Secara nasional, menurutnya, dengan standar yang sama perlu adanya keadilan bagi seluruh PTN dan peserta didik. Mengutamakan nilai rapor sebagai parameter, menurutnya, juga akan membuka celah kecurangan oleh sekolah.

"Kalau SNMPTN undangan yang hanya mengandalkan nilai rapor sekolah, ada kecenderungan muncul ketidakadilan karena standar nilai antarsekolah tidak sama. Bahkan, untuk sekolah dalam satu wilayah," katanya.

Ia mencontohkan, sekolah yang selama ini dikenal favorit dengan sekolah nonfavorit yang ada di Kota Semarang memiliki standar nilai berbeda yang bergantung pada kualitas sekolah.

"Sistem semacam ini memberi peluang sekolah ’bermain’ dengan nilai rapor. Apakah nilai yang sama bisa disetarakan antara sekolah yang berprestasi dibandingkan yang tidak? Tentunya ini tidak adil," ujar Eko.

Sementara itu, jika dasar yang digunakan adalah nilai ujian nasional (UN), Eko melihat nilai UN belum bisa dijadikan patokan untuk mengukur prestasi anak. Sebab, masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih terjadi.

"Jangankan beda daerah, seperti Jawa dan luar Jawa. Dalam satu kota pun kualitas pendidikan antarsekolah tidak sama dan terjadi kesenjangan. Pemerataan kualitas pendidikan ini harus dipikirkan dulu oleh pemerintah,"  paparnya.

Apalagi, pola yang disiapkan sebagai pengganti ujian tulis adalah memperbesar kuota melalui jalur undangan. Menurutnya, cara ini tidak sejalan dengan tujuan pemerataan pendidikan karena berpotensi menonjolkan sikap primordialisme.

"Ya kalau yang diundang sekolahnya merata dari seluruh daerah, kalau yang diundang hanya sekolah-sekolah di daerah itu saja? Bisa-bisa nanti Undip misalnya, mahasiswanya dari Jawa Tengah saja," kata Eko. 

Sumber

Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI mengadakan lomba karya tulis pariwisata Indonesia bertema Pariwisata dalam Tulisan. Lomba karya tulis ini terbuka untuk seluruh siswa tingkat SMA, SMK, dan Aliyah se-Jakarta.

Menurut Hery Hermawan, ketua panitia lomba karya tulis, lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pelajar dalam menulis sekaligus menumbuhkan kesadaran akan peran pariwisata serta memupuk rasa cinta tanah air.

"Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sumber daya manusia yang sadar akan pariwisata dirasakan masih sangat minim, dan kesadaran itu harus dimulai sejak usia dini," ungkap Hery di Jakarta, Senin (16/7/2012).

Mengenai topik karya tulis, menurut Urry Kartopati, salah satu dewan juri, ada beberapa pilihan topik yang bisa diangkat, antara lain pentingnya pariwisata bagi Indonesia, hubungan antara pariwisata dan lingkungan hidup, serta dampak pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria lomba yang ditentukan antara lain minimal terdiri dari 1500 karakter, kesesuaian tema, gaya bahasa, serta ide yang orisinil.

Menurut Herry, sosialisasi mengenai lomba karya tulis ini sudah disosialisasikan di 500 sekolah menengah atas dan sederajat dengan target seribu sekolah. Hasil karya tulis dapat dikirim melalui email atau pos dengan cap pos tanggal 30 Agustus 2012 ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peserta dapat mengumpulkan karya tulis sampai tanggal 30 Agustus 2012. Dan hasilnya akan diumumkan 20 September 2012. Informasi lebih lanjut dapat diakses di http://parekraf.go.id atau karyatulis.parekraf@yahoo.co.id.

Hadiah untuk para pemenang adalah uang tunai, piagam penghargaan dari menteri Parekraf, dan hadiah hiburan berupa liburan ke Bangka untuk pemenang pertama, liburan ke Bali untuk pemenang kedua, dan ke Jogjakarta untuk pemenang ketiga. Untuk pemenang harapan mendapatkan paket liburan ke Bandung.  Setiap pemenang berhak mendapatkan dua tiket perjalanan dan akomodasi.

Sumber

Kompas Edukasi