Sumber

Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada pergantian kurikulum atau tidak, harga buku yang digunakan oleh siswa tetap saja bertambah mahal tiap tahun ajaran. Tingginya harga buku siswa ini diduga dikarenakan proses tata niaga berlapis dari penerbit hingga ke tangan siswa.
Direktur Politeknik Media Kreatif Jakarta, Bambang Wasito Adi, mengatakan bahwa saat ini harga buku untuk siswa terus melambung. Dengan adanya perubahan kurikulum baru ini, hal tersebut akan semakin dikhawatirkan oleh para orang tua siswa karena mau tidak mau harus membeli buku baru sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
"Sekarang buku masih mahal. Padahal sebenarnya buku bisa murah. Pemerintah harus bekerja untuk ini," kata Bambang saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Permasalahan tingginya harga buku saat ini, lanjutnya, disebabkan tata niaga yang berlapis sehingga keuntungan yang diambil dari sebuah buku pelajaran siswa tersebut juga berlipat ganda dan ujungnya berakibat harga buku melambung cukup tinggi seperti yang terjadi selama ini.
"Yang membuat mahal, saya kira di luar aspek produksi. Biasanya terkait dengan tata niaganya. Ini yang harus dihapus," ujar Bambang. "Saran saya ini harus diintervensi pemerintah. Pencetakannya boleh oleh swasta tapi tata niaga ini harus diatur. Jangan seperti sekarang, turun ke penerbit kemudian dijual sekolah atau guru. Tiap bagian ambil untung, itu membuat mahal," tandasnya.

Sumber
Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 oleh siswa dibuka dari 1 Februari hingga 8 Maret. Demikian disampaikan Ketua SNMPTN 2013 Profesor Akhmaloka.
"Hari ini adalah hari pertama pendaftaran oleh siswa. Sedangkan untuk sekolah yang belum mendaftarkan diri, masih dibuka hingga 8 Februari mendatang," ujar Akhmaloka di Jakarta, Jumat (1/2/2013).
Siswa yang berhak mendaftar adalah siswa yang berasal dari sekolah yang mempunyai nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dan telah mengisi data prestasi siswa di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Persyaratan siswa yang berhak melamar adalah siswa SMA/SMK/MA/MAK jelas terakhir yang mengikuti UN pada 2013, memiliki nomor induk siswa nasional (NISN), dan terdaftar pada PDSS.
"Siswa tersebut juga harus memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah dan memiliki prestasi akademik di sekolah pada semua semester," ujarnya.
Tata cara pendaftaran, kata Akhmaloka, adalah siswa pelamar menggunakan NISN dan kata sandi (password) ke laman http://snmptn.ac.id.
Kemudian siswa mengisi biodata, pilihan perguruan tinggi negeri (PTN), dan pilihan program studi serta mengunggah pasfoto. Selanjutnya, kepala sekolah memberi rekomendasi kepada siswa yang sudah mendaftar SNMPTN.
Pelamar program studi keolahragaan dan seni diwajibkan mengunggah portofolio. "Selanjutnya, siswa pelamar mencetak kartu bukti pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SNMPTN."
Dia melanjutkan, siswa pelamar hanya dapat memilih dua PTN yang diminati. Apabila memilih satu PTN, PTN yang dipilih dapat berada di provinsi mana pun. Jika memilih lebih dari satu PTN, salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan SMA asalnya atau dari provinsi terdekat jika belum terdapat PTN di provinsi asalnya.
"Peserta dapat memilih sebanyak-banyaknya dua program studi pada tiap PTN. Urutan dan program studi menyatakan prioritas pilihan," ucapnya.
Siswa yang melanjutkan studi di PTN tetapi terkendala biaya dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan melalui program beasiswa Bidikmisi.
SNMPTN adalah pola seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lain.
Sebanyak 61 PTN mengikuti program SNMPTN dengan jumlah kuota sekitar 160.000 kursi. Penerimaan masuk PTN dibagi menjadi tiga seleksi, yakni SNMPTN dengan porsi minimal 50 persen, kemudian seleksi bersama masuk PTN dengan porsi minimal 30 persen, dan sisanya melalui ujian mandiri.
Seleksi SNMPTN tidak dilakukan melalui tes tertulis, melainkan diseleksi langsung oleh perguruan tinggi bersangkutan. Hasil seleksi akan diumumkan pada 28 Mei.

Sumber
Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan seleksi masuk nasional perguruan tinggi (SNMPTN) 20130 berdasarkan semangat kebersaman dan kepercayaan. Untuk itu, sekolah dan siswa harus jujur soal data-data yang diunggah ke laman SNMPTN.
Akhmaloka, Ketua Umum Panitia Pelaksana Seleksi SNMPTN 2013, di Jakarta, Jumat (1/2/2012),  mengatakan, SNMPTN yang kuotanya 50 persen dari total penerimaan mahasiswa baru di 61 PTN, mulai tahun ini dilakukan secara gratis dan tanpa tes tertulis. Semua siswa dapat mendaftar, asal sebelumnya didaftarkan sekolah ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
"Prestasi siswa secara akademik dan nonakademiklah yang dinilai. Karena itu, dalam memasukkan data rapor dan prestasi siswa, sekolah harus jujur. Demikian juga siswa yang dapat memverifikasi datanya juga harus mengutamakan kejujuran," kata Akhmaloka.
Rochmat Wahab, Sekretaris Umum SNMPTN 2013, menambahkan, dalam pendaftaran SNMPTN tanpa tes dan gratis ini, pihak sekolah dan siswa harus sama-sama jujur. Sekolah yang tidak jujur akan dilarang atau di-blacklist untuk mendaftarkan siswanya.
"Ada saja sekolah yang tidak jujur. Tahun ini yang di-blacklist dua kali lipat dari tahun lalu, lebih dari 20 sekolah," kata Rochmat tanpa mau menyebutkan nama-nama sekolah yang curang.
Menurut Rochmat, sekolah yang curang alias tidak jujur akan ditolak untuk mendaftarkan siswanya ikut SNMPTN. "Tetapi siswa tetap bisa ikut yang seleksi tertulis, baik yang jalur mandiri maupun seleksi masuk PTN yang tertulis," ujar Rochmat.

Sumber
Kompas Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait kasus Yayasan Katolik Gabriel di Blitar yang terancam ditutup karena tidak mengajarkan pelajaran agama Islam, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta pada semua pihak untuk mau berdialog. Ia juga meminta pada Pemerintah Daerah (Pemda) Blitar agar tidak asal main tutup sekolah saja.
"Jangan asal tutap-tutup saja. Coba diajak dialog dulu. Bertemu dengan Pemda, pihak sekolah, DPRD dan pihak kementerian agama juga," kata Nuh seusai konferensi pers terkait Anggaran Kurikulum 2013 di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1(a) berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
"Aturan itu berlaku untuk tiap sekolah, menurut UU kan seperti itu. Itu hak anak didik jadi jangan dihilangkan haknya tersebut," ujar Nuh.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah berbasis agama tersebut tetap dapat melayani peserta didik agama lain tanpa harus merekrut guru baru. Contohnya saja, para peserta didik dengan agama yang berbeda ini dapat dititipkan untuk sementara ke sekolah lain yang berdekatan supaya mendapat pelajaran agama yang dianutnya.
"Itu teknisnya simpel kalau nggak dirumitkan. Bisa dititipkan di sekolah dekatnya. Yang penting kan mendapat pelajaran agama," jelas Nuh.
"Biasanya kalau di sekolah Islam kan ada Jumatan. Nah bisa diambil saat ini. Jadi seminggu sekali. Tidak masalah kan?" imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa urusan agama saat ini merupakan masalah yang sensitif. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat untuk tetap berpikiran jernih dan tetap tenang sehingga tidak mengambil keputusan yang dapat memicu konflik horizontal.
"Urusan agama itu sangat sensitif. Untuk agama apa saja ya diberikan haknya. Tidak usah pakai pertimbangan anaknya kan setuju sekolah di sini walaupun tidak sesuai dengan agama yang dianut," ungkapnya.
"Ini berlaku untuk semua, misalkan saja sekolah Islam di NTT harus juga memberikan pelajaran Nasrani. Karena jelas pada amanat UU Sisdiknas," tandasnya.

Sumber
Kompas  Edukasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Simpang siur masalah anggaran kurikulum yang selama ini dipermasalahkan oleh DPR RI akhirnya diklarifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Klarifikasi ini sekaligus membantah adanya potensi penyelewengan dana dalam perubahan kurikulum.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan bahwa penggunaan anggaran terbesar digunakan untuk penggandaan buku siswa dan guru yang ditargetkan sebanyak 72,8 juta eksemplar untuk semua jenjang dari SD hingga SMA dan SMK. Kisaran harga satuan bukunya juga hanya mencapai harga Rp 20.000.
"Tidak perlu khawatir ada 'hambalangisasi'. Kita tidak ingin menambah perkoro. Oleh karena itu, dibahas secara terbuka," kata Nuh saat konferensi pers terkait Anggaran Kurikulum 2013 di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Ia membenarkan bahwa untuk penggandaan buku dengan jumlah tersebut ditaksir menelan dana sebesar Rp 1,27 triliun. Namun jika dilakukan penghitungan secara detail, maka harga satuan buku untuk jenjang SD berkisar antara Rp 7000- Rp 8000.
"Tapi kalau untuk SD ini kan tematik integratif. Ada delapan tema berarti ada delapan buku. Itu tinggal dikalikan Rp 8.000 saja. Berarti sekitar Rp 64.000," jelas Nuh.
Berbeda dengan jenjang SMP, SMA dan SMK yang sudah berbasis mata pelajaran sehingga bukunya juga tidak sama dengan tingkat SD. Untuk tingkat ini, harga satuan buku diprediksi sekitar Rp 17.000 - Rp 20.000. Hal ini jelas membantah pernyataan DPR RI bahwa pihak Kemdikbud menganggarkan harga satuan buku mencapai Rp 42.000.
"Harga satuan buku itu sudah termasuk pencetakan dan pengirimannya," jelas Nuh.
Sebelumnya diberitakan, untuk mencetak sekitar lima juta eksemplar buku yang berisi 80 halaman dengan kualitas terbaik untuk jenjang SD, harga satuannya diperkirakan hanya mencapai Rp 4.700-Rp 5000. Namun harga tersebut belum termasuk distribusi ke sekolah-sekolah.

Sumber
Kompas Edukasi